Saatnya PAN Keluar Koalisi Jokowi

JAKARTA – Penolakan Partai Amanat Nasional (PAN) atas pengesahan Perppu Ormas pada sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu sempat mendapat sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Politikus senior PAN Amien Rais menilai, partainya memang sebaiknya keluar dari koalisi pemerintah. “Yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar,” kata Amien di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Menurut mantan Ketua Umum PAN ini, keberadaan PAN di koalisi hanya akan menjadi beban sejarah. Yakni akan ikut membawa dosa pemerintahan saat ini.

“Ikut memikul dosa rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi, Meikarta, dan lain-lain, dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa tapi pengembang,” ujar Amien.

Amien melanjutkan, PAN adalah partai yang lahir pada era reformasi. Karena itu, mantan Ketua MPR ini menegaskan, tidak etis jika PAN menjadi partai yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang, bukan rakyat,” kata Amien.

Sebelumnya, JK menyindir sikap politik PAN dalam sidang paripurna pengesahan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Menurut dia, sikap itu tidak etis dilakukan partai pendukung pemerintah. “Ya tentu kurang etis lah ya,” kata JK.

Kendati demikian, JK memastikan bahwa kader PAN di kabinet pemerintahan masih aman, alias belum ada yang akan digeser. Perbedaan pandangan antara PAN dan partai-partai pendukung pemerintah dalam pembahasan Perppu Ormas dinilai JK tak ada masalah.

JK menyampaikan, Presiden Joko Widodo bersama dia pada prinsipnya mengevaluasi kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan berdasarkan kualitas kinerja mereka, bukan pertimbangan politik. (mdk/vn)