1 menit baca2.264 kali dibaca
JAKARTA – Sekertaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis menegaskan bahwa fraksi sejak awal menolak seluruh komponen asumsi yang diajukan pemerintah dalam postur anggaran UU APBN 2018 yang baru saja disahkan DPR RI melalui sidang Paripurna, beberapa waktu lalu.
Termasuk, soal komponen adanya anggara pembangunan gedung baru DPR RI sebesar Rp600 miliar yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Kalau bicara penolakan secara APBN-red tentu komponen-komponen di dalamnya kita juga tidak memberikan persetujuan, dan itu posisi kita,” kata Djemi, di Jakarta, Senin (30/10).
“Bahkan, kita memberikan catatan-catatan yang sebenarnya menunjukan adanya kegagalan pemerintah dalam penentuan baik aspek makro maupun capaian-capaian di setiap Kementerian/lembaga,” tambahnya.
Djemi juga mengatakan sebagai salah satu unsur lembaga legislatif, sudah secara gamblang memberikan catatan-catatan bagi pemerintah terhadap postur anggarannya. Pun demikian, jika pemerintah tetap kekeuh menjalankannya maka silahkan saja.
“Kita juga mengatakan kami sudah memberikan masukan ini dan pemerintah sendiri mengatakan bahwa (akan tetap menjalankan) apa yang diasumsikan pandangannya ya silahkan saja di jalankan, tapi kami tidak memberikan pertanggung jawaban,” papar dia.
“Mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman fraksi lain yang menyetuji pengesahan APBN itu, tanyakan saja kepada mereka kami tidak terlalu banyak berpendapat mengenai hal itu,” pungkas ketua komisi V DPR RI itu.(aco)
“Kalau bicara penolakan secara APBN-red tentu komponen-komponen di dalamnya kita juga tidak memberikan persetujuan, dan itu posisi kita,” kata Djemi, di Jakarta, Senin (30/10).
“Bahkan, kita memberikan catatan-catatan yang sebenarnya menunjukan adanya kegagalan pemerintah dalam penentuan baik aspek makro maupun capaian-capaian di setiap Kementerian/lembaga,” tambahnya.
Djemi juga mengatakan sebagai salah satu unsur lembaga legislatif, sudah secara gamblang memberikan catatan-catatan bagi pemerintah terhadap postur anggarannya. Pun demikian, jika pemerintah tetap kekeuh menjalankannya maka silahkan saja.
“Kita juga mengatakan kami sudah memberikan masukan ini dan pemerintah sendiri mengatakan bahwa (akan tetap menjalankan) apa yang diasumsikan pandangannya ya silahkan saja di jalankan, tapi kami tidak memberikan pertanggung jawaban,” papar dia.
“Mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman fraksi lain yang menyetuji pengesahan APBN itu, tanyakan saja kepada mereka kami tidak terlalu banyak berpendapat mengenai hal itu,” pungkas ketua komisi V DPR RI itu.(aco)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
