“Proses ini bukan mengoreksi UU, tapi untuk membantu KPU menyusun PKPU sebagai turunan UU pemilihan umum,” kata Rudi.
Sesuai jadwal diskusi ini akan dilaksanakan selama dua hari. Diharapkan, ada masukan-masukan dari daerah yang bisa menjadi bahan PKPU sebagai payung hukum pelaksanaan Pemilu 2019 nanti.
“Hasil dari pembahasan ini, akan kita rangkum, untuk diberikan ke KPU RI sebagai memasukan dibeberapa penjelasan ataupun norma-norma dalam peraturan KPU,” ujar dia.
Menurut Rudiansyah kegiatan ini bagian dari sosilisasi, sebab melibatkan semua eleman masyarakat untuk menelaah UU Pemilu.
Namun kata dia, fungsi diskusi ini menyusun formula PKPU yang akan disusun KPU RI, sudah memenuhi unsur analisa masayarakat.
"Output dari tim ini adalah draf PKPU, untuk dilakukan uji publik dan akan dikonsultasikan dengan DPRD, dan setelah itu akan dilakukan pembahasan Rancangan PKPU untuk dikirim ke pusat,” sebut Rudi.
Rudi membeberkan, poin utama terhadap tanggapan dari elemen masyarakat, salah satu diantaranya, ada yang memberikan masukan terkait syarat calon, untuk KPU mendapatkan pedoman tegas terkait verifiksi yang sah, terhadap pasangan calon. Selanjutnya, kata Rudi ada juga yang mempertanyakan tingkatan ijazah yang harus diserahakan sebagai syarat pencalonan.
Selain Rudi, dua Komisoner KPU Kaltim, Syamsul Hadi dan Viko Januardy turut hadir memandu diskusi tersebut. (sab)
“Proses ini bukan mengoreksi UU, tapi untuk membantu KPU menyusun PKPU sebagai turunan UU pemilihan umum,” kata Rudi.
Sesuai jadwal diskusi ini akan dilaksanakan selama dua hari. Diharapkan, ada masukan-masukan dari daerah yang bisa menjadi bahan PKPU sebagai payung hukum pelaksanaan Pemilu 2019 nanti.
“Hasil dari pembahasan ini, akan kita rangkum, untuk diberikan ke KPU RI sebagai memasukan dibeberapa penjelasan ataupun norma-norma dalam peraturan KPU,” ujar dia.
Menurut Rudiansyah kegiatan ini bagian dari sosilisasi, sebab melibatkan semua eleman masyarakat untuk menelaah UU Pemilu.
Namun kata dia, fungsi diskusi ini menyusun formula PKPU yang akan disusun KPU RI, sudah memenuhi unsur analisa masayarakat.
"Output dari tim ini adalah draf PKPU, untuk dilakukan uji publik dan akan dikonsultasikan dengan DPRD, dan setelah itu akan dilakukan pembahasan Rancangan PKPU untuk dikirim ke pusat,” sebut Rudi.
Rudi membeberkan, poin utama terhadap tanggapan dari elemen masyarakat, salah satu diantaranya, ada yang memberikan masukan terkait syarat calon, untuk KPU mendapatkan pedoman tegas terkait verifiksi yang sah, terhadap pasangan calon. Selanjutnya, kata Rudi ada juga yang mempertanyakan tingkatan ijazah yang harus diserahakan sebagai syarat pencalonan.
Selain Rudi, dua Komisoner KPU Kaltim, Syamsul Hadi dan Viko Januardy turut hadir memandu diskusi tersebut. (sab)
