“Nanti jadi polemik di daerah bila belum cair. Karena petugas-petugas PPK dan PPS ini sudah harus dibayar terkait pekerjaan di lapangan,” kata Komisioner KPU Kaltim Syamsul Hadi, baru-baru ini.
Pencairan dana pesta demokrasi lima tahunan ini dianggap penting karena dalam melakukan kegiatannya, para petugas PPK maupun PPS ini membutuhkan biaya. Khususnya kegiatan-kegiatan teknis PPK dan PPS di lapangan. Di antaranya penyampaian informasi ke masyarakat melalui sosialisasi. Bila dana ini belum cair, tentu kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa berjalan.
“Bila kegiatan-kegiatan itu tidak berjalan, bisa masuk pada ranah tidak dilanjutkannya tahapan pilbup oleh KPU. Jadi pilbup bisa dimundurkan atau berhenti walaupun sudah ada NPHD,” terangnya.
Dalam hal ini, KPU bakal menempuh upaya administratif agar pelaksanaan tahapan pilbup bisa tetap berjalan. Namun begitu pihaknya meyakini pemkab bakal segera mengucurkan dana tersebut. Pasalnya NPHD yang menjadi kesepakatan atau pernyataan pembiayaan kepada KPU PPU sudah ditandatangani sebelumnya.
“NPHD sudah ada. Artinya pernyataan siap membantu pilbup itu sudah dilakukan oleh pemkab dengan KPU. Kalau secara teknis, mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala dalam pengucuran uangnya dari pemerintah ke KPU,” katanya.
Dia menegaskan bahwa KPU PPU secara umum telah siap menggelar pilbup. Hal ini diketahui dari rapat koordinasi KPU Kaltim dengan KPU PPU. Saat ini hanya kendala-kendala teknis yang harus diselesaikan, salah satunya terkait pengucuran dana ke KPU PPU. (sab)
“Nanti jadi polemik di daerah bila belum cair. Karena petugas-petugas PPK dan PPS ini sudah harus dibayar terkait pekerjaan di lapangan,” kata Komisioner KPU Kaltim Syamsul Hadi, baru-baru ini.
Pencairan dana pesta demokrasi lima tahunan ini dianggap penting karena dalam melakukan kegiatannya, para petugas PPK maupun PPS ini membutuhkan biaya. Khususnya kegiatan-kegiatan teknis PPK dan PPS di lapangan. Di antaranya penyampaian informasi ke masyarakat melalui sosialisasi. Bila dana ini belum cair, tentu kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa berjalan.
“Bila kegiatan-kegiatan itu tidak berjalan, bisa masuk pada ranah tidak dilanjutkannya tahapan pilbup oleh KPU. Jadi pilbup bisa dimundurkan atau berhenti walaupun sudah ada NPHD,” terangnya.
Dalam hal ini, KPU bakal menempuh upaya administratif agar pelaksanaan tahapan pilbup bisa tetap berjalan. Namun begitu pihaknya meyakini pemkab bakal segera mengucurkan dana tersebut. Pasalnya NPHD yang menjadi kesepakatan atau pernyataan pembiayaan kepada KPU PPU sudah ditandatangani sebelumnya.
“NPHD sudah ada. Artinya pernyataan siap membantu pilbup itu sudah dilakukan oleh pemkab dengan KPU. Kalau secara teknis, mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala dalam pengucuran uangnya dari pemerintah ke KPU,” katanya.
Dia menegaskan bahwa KPU PPU secara umum telah siap menggelar pilbup. Hal ini diketahui dari rapat koordinasi KPU Kaltim dengan KPU PPU. Saat ini hanya kendala-kendala teknis yang harus diselesaikan, salah satunya terkait pengucuran dana ke KPU PPU. (sab)
