Dikatakanya, persiapan untuk DOB, di mana DPP mendorong semua pengurus DPD segera menyelesaikan semua persyaratan sehingga siap untuk dilakukan penelitian administratif dan verifikasi faktual.
“Kita akan mengupayakan seluruh kecamatan dan desa di Kaltim masuk semua data-nya di sistem informasi partai politik (Sipol),” bebernya.
Berdasarkan aturan KPU, syarat struktur kepengurusan di tingkat pusat harus 100 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota 75 persen dan desa 50 persen.
Sebelumnya, Komisioner KPU Kaltim, Divisi Teknis Rudiansyah menjelaskan, pendaftaran parpol hanya bersifat sentralis, dan pendafatran hanya dilakukan di tingkat pusat.
“Seluruh berkas itu akan diserahkan oleh DPP di masing-masing KPU. Dan KPU akan melakukan peneliatan administrasi untuk diturungkan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota,”kata Rudi.
Untuk kepengurusan 30 persen perempuan di parpol itu hanya diwajibkan untuk keseluruhan kepengurusan perempuan di tingkat DPP. Sementara di provinsi , tidak wajib.
Untuk partai baru di Kaltim, harus 75 persen kepengurusan. Dan jika dibulatkan mencangkup di delapan kabupaten/kota. Khusus partai baru, akan dilakukan proses administrasi dan verifikasi faktual keanggotan.
“Kalau partai lama yang ingin melakukan verifikasi faktual di Kabupaten Mahakam Ulu, dia (Parpol baru) tinggal setor kepengurusanya. Namun kalau tidak mau, ya tidak jadi masalah. Namun dengan catatan dia lolos di delapan kababupaten/kota penelitianya itu,” pungkasnya. (sab)
Dikatakanya, persiapan untuk DOB, di mana DPP mendorong semua pengurus DPD segera menyelesaikan semua persyaratan sehingga siap untuk dilakukan penelitian administratif dan verifikasi faktual.
“Kita akan mengupayakan seluruh kecamatan dan desa di Kaltim masuk semua data-nya di sistem informasi partai politik (Sipol),” bebernya.
Berdasarkan aturan KPU, syarat struktur kepengurusan di tingkat pusat harus 100 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota 75 persen dan desa 50 persen.
Sebelumnya, Komisioner KPU Kaltim, Divisi Teknis Rudiansyah menjelaskan, pendaftaran parpol hanya bersifat sentralis, dan pendafatran hanya dilakukan di tingkat pusat.
“Seluruh berkas itu akan diserahkan oleh DPP di masing-masing KPU. Dan KPU akan melakukan peneliatan administrasi untuk diturungkan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota,”kata Rudi.
Untuk kepengurusan 30 persen perempuan di parpol itu hanya diwajibkan untuk keseluruhan kepengurusan perempuan di tingkat DPP. Sementara di provinsi , tidak wajib.
Untuk partai baru di Kaltim, harus 75 persen kepengurusan. Dan jika dibulatkan mencangkup di delapan kabupaten/kota. Khusus partai baru, akan dilakukan proses administrasi dan verifikasi faktual keanggotan.
“Kalau partai lama yang ingin melakukan verifikasi faktual di Kabupaten Mahakam Ulu, dia (Parpol baru) tinggal setor kepengurusanya. Namun kalau tidak mau, ya tidak jadi masalah. Namun dengan catatan dia lolos di delapan kababupaten/kota penelitianya itu,” pungkasnya. (sab)
