Jokowi Disarankan Rombak Kabinet

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disarankan untuk segera melakukan perombakan kabinet alias reshuffle kabinet.

Saran itu disampaikan oleh politisi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi dalam diskusi publik bertajuk ‘Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ di Restauran Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

“Kenapa perlu reshuffle, karena gak jalan di level kabinet. Reshuffle dilakukan untuk perbaikan-perbaikan agar pada tahun politik 2019, Pak Jokowi masih bisa seperti kemarin,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Nawacita pemerintahan Jokowi-JK memang masih merupakan program terbaik yang ditawarkan saat ini. Namun untuk mewujudkan 9 cita-cita pemerintahan itu, dibutuhkan tim pemerintahan yang sangat kuat dan solid. Utamanya dalam bidang politik hukum dan keamanan dan bidang ekonomi.

Dari sektor politik, hukum dan HAM misalkan, lanjut Bobby, ada beberapa kegaduhan politik yang ditimbulkan. Sebut saja soal pembelian senjata oleh institusi sipil, Perppu Ormas dan lain-lain.

“Ini memang termasuk sektor yang cukup membuat gaduh. Oleh karenanya saya walaupun mendukung Bapak Jokowi. Di sektor ini memang Perlu ada revitalisasi. Siapa yang mau diganti, itu tersetah yang mana. Akan tetapi sektor ini sering menibulkan polemik di masyarakat,” sesalnya.

Tak hanya itu polemik di sektor Polhukam itu, menurutnya, justru menimbulkan hal-hal yang sangat kontradiktif yang berimbas pada pertentangan di kalangan masyarakat, yang sama sekali tidak ada solusinya. “Tetapi malah mempertajam polarisasi atau malah membentengi masing-masing pihak yang bertikai,” sesalnya.

Presiden Jokowi juga kata dia perlu melakukan reshuffle di sektor ekonomi. Dia mengakui bahwa secara makro, ekonomi Indonesia masih terbilang bagus. 

“Hal itu karena adanya tax amnesty yang terbilang berhasil. Namun masih banyak masyarakat yang masih mengeluhkan susahnya mencari pekerjaan,” jelasnya.

“Pengangguran semakin, banyak bisnis makin susah karena proyek di bawah 20 miliar sudah BUMN. Sektor ekonomi masih perlu perbaikan-perbaikan. Contohnya bagaimana hebohnya Kementerian Keuangan mengtakan PLN memiliki banyak hutang. Artinya apa apakah ini harus menaikan TDL

Listrik? Nah hal hal ini sebenarnya sangat kontradiktif. Tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena biarlah itu terjadi di diskusi internal kabinet saja,” tandasnya. (rmol)