Sri Mulyani mengaku, anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2018 yang masuk dalam poin belanja pemerintah pusat diusulkan sebesar Rp 814,1 triliun. Akan tetapi, anggaran tersebut diusulkan naik sebesar Rp 25,5 triliun dalam postur sementara APBN 2018 sehingga anggaran tersebut menjadi Rp 839,6 triliun.
Kementerian dan lembaga yang mendapat tambahan anggaran belanja adalah institusi penegak hukum yaitu TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Meski demikian, Sri Mulyani mengaku pengajuan tersebut belum final dan masih akan diserahkan ke Panja belanja. “Presiden dan Wapres (Wakil Presiden) minta supaya ruang itu tetap diprioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional, infrastruktur yang sangat penting. Jadi akan kita cek ke Menteri PU, nanti kita lihat di pagu anggarannya,” ujar Sri Mulyani. (rol)
Sri Mulyani mengaku, anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2018 yang masuk dalam poin belanja pemerintah pusat diusulkan sebesar Rp 814,1 triliun. Akan tetapi, anggaran tersebut diusulkan naik sebesar Rp 25,5 triliun dalam postur sementara APBN 2018 sehingga anggaran tersebut menjadi Rp 839,6 triliun.
Kementerian dan lembaga yang mendapat tambahan anggaran belanja adalah institusi penegak hukum yaitu TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Meski demikian, Sri Mulyani mengaku pengajuan tersebut belum final dan masih akan diserahkan ke Panja belanja. “Presiden dan Wapres (Wakil Presiden) minta supaya ruang itu tetap diprioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional, infrastruktur yang sangat penting. Jadi akan kita cek ke Menteri PU, nanti kita lihat di pagu anggarannya,” ujar Sri Mulyani. (rol)
