Irianto menambahkan, KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu, wajib membangun komunikasi dan jaringan. Sehingga masyarakat bisa mengakses masalah politik. Dia juga menyebut, struktrur pemerintahan wajib hadir dalam kegiatan itu.
“Agenda nasional pemilihan anggota DPR RI,DPD,DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pilpres memang masih jauh. Tapi pada 3 Oktober mendatang, KPU akan melakukan pendaftaran apakah parpol yang ada saat ini sah atau tidak mengikuti pemilu. Nah itu salah satu muatan penting dalam seminar,” tegasnya.
Dia menambahkan, pendaftaran parpol saat ini sudah sudah menggunakan sistem informasi. Pada 2 Oktober mendatang akan diadakan launching Pemilu Gubernur 2018 di Kota Samarinda.
“Semua parpol memiliki hak yang sama di KPU. Kemudian peranan perempuan wajib 30 persen ikut dalam kepengurusan parpol. Melalui seminar diberitahukan bahwa akhir tahun ini KPU akan memetakan daerah pemilihan,” tuturnya.
“Saya berharap, agar seminar sehari ini dapat menjadi bahan bagi semua lapisan untuk bisa mengawal pemilu yang benar. KPU berharap peran serta semua pihak, memberikan kritik dan masukan ke KPU yang bersifat membangun,” imbuh Irianto.
Wabup Edyanto Arkan menyinggung peran perempuan dalam kepengurusan parpol. Jika ada parpol yang tak bisa memenuhi kuota bagi perempuan, sesuai yang di persayaratkan, maka parpol perlu disangsi.
“Apabila kuota 30 persen tidak dipenuhi maka perlu diberi sangsi dengan melengkapi persyaratan tersebut.Pemerintah mendorong penyelenggara pemilu rutin sosialisasi,” ujar Edyanto Arkan.
Ia berharap KPU memotivasi pemilih pemula yang sudah genap berusia 17 tahun agar bisa mengikuti pemilu. Pemkab Kubar berharap agar semua pihak mampu menjaga kondusifitas politik di daerah.
“Tetap perkuat azas pemilu bebas menentukan pilihannya jujur dan aktif,” pungkas wabup.(imr)
Irianto menambahkan, KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu, wajib membangun komunikasi dan jaringan. Sehingga masyarakat bisa mengakses masalah politik. Dia juga menyebut, struktrur pemerintahan wajib hadir dalam kegiatan itu.
“Agenda nasional pemilihan anggota DPR RI,DPD,DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pilpres memang masih jauh. Tapi pada 3 Oktober mendatang, KPU akan melakukan pendaftaran apakah parpol yang ada saat ini sah atau tidak mengikuti pemilu. Nah itu salah satu muatan penting dalam seminar,” tegasnya.
Dia menambahkan, pendaftaran parpol saat ini sudah sudah menggunakan sistem informasi. Pada 2 Oktober mendatang akan diadakan launching Pemilu Gubernur 2018 di Kota Samarinda.
“Semua parpol memiliki hak yang sama di KPU. Kemudian peranan perempuan wajib 30 persen ikut dalam kepengurusan parpol. Melalui seminar diberitahukan bahwa akhir tahun ini KPU akan memetakan daerah pemilihan,” tuturnya.
“Saya berharap, agar seminar sehari ini dapat menjadi bahan bagi semua lapisan untuk bisa mengawal pemilu yang benar. KPU berharap peran serta semua pihak, memberikan kritik dan masukan ke KPU yang bersifat membangun,” imbuh Irianto.
Wabup Edyanto Arkan menyinggung peran perempuan dalam kepengurusan parpol. Jika ada parpol yang tak bisa memenuhi kuota bagi perempuan, sesuai yang di persayaratkan, maka parpol perlu disangsi.
“Apabila kuota 30 persen tidak dipenuhi maka perlu diberi sangsi dengan melengkapi persyaratan tersebut.Pemerintah mendorong penyelenggara pemilu rutin sosialisasi,” ujar Edyanto Arkan.
Ia berharap KPU memotivasi pemilih pemula yang sudah genap berusia 17 tahun agar bisa mengikuti pemilu. Pemkab Kubar berharap agar semua pihak mampu menjaga kondusifitas politik di daerah.
“Tetap perkuat azas pemilu bebas menentukan pilihannya jujur dan aktif,” pungkas wabup.(imr)
