Sebagaimana diketahui setiap daerah penyelenggara pilkada telah merancang anggaran untuk produksi ulang logistik (kotak dan bilik) sesuai spesifikasi barang yang diatur dalam UU sebelumnya yaitu kotak suara berbahan dasar karton kedap air.
Sementara UU pemilu 2019 mengamanatkan agar kotak suara transparan dengan harga satuan yang berbeda. “Nah makanya sekarang karena UU sudah mengamanatkan transparan, maka harus sesuai anggaran. Kalau anggaran masih cukup silakan, tapi kalau tidak cukup ya tetep pakai desain lama, yang karton,” tutup Arief.
KPU membutuhkan setidaknya 3 juta kotak suara untuk memenuhi lima kotak suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya diperkirakan mencapai 700 ribuan. KPU sendiri membatasi pemilih per TPS sebanyak 300 orang pada 17 April 2019 nanti.(snd)
Sebagaimana diketahui setiap daerah penyelenggara pilkada telah merancang anggaran untuk produksi ulang logistik (kotak dan bilik) sesuai spesifikasi barang yang diatur dalam UU sebelumnya yaitu kotak suara berbahan dasar karton kedap air.
Sementara UU pemilu 2019 mengamanatkan agar kotak suara transparan dengan harga satuan yang berbeda. “Nah makanya sekarang karena UU sudah mengamanatkan transparan, maka harus sesuai anggaran. Kalau anggaran masih cukup silakan, tapi kalau tidak cukup ya tetep pakai desain lama, yang karton,” tutup Arief.
KPU membutuhkan setidaknya 3 juta kotak suara untuk memenuhi lima kotak suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya diperkirakan mencapai 700 ribuan. KPU sendiri membatasi pemilih per TPS sebanyak 300 orang pada 17 April 2019 nanti.(snd)
