“Inflasi ini sendiri hal yang sudah diwanti-wanti oleh Presiden untuk ditekan, mengingat dampaknya bagi masyarakat akan sangat terasa," kata Firnadi saat dikonfirmasi korankaltim.com, Rabu (7/9/2022).
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) dan daerah (TPID) guna menekan laju inflasi.
Ia juga sepakat dengan rakyat dan meminta kenaikan harga BBM dibatalkan. "Kami berharap pemerintah pusat mendengar harapan masyarakat, agar membatalkan kenaikan BBM," papar Firnadi Ikhsan.
Terpisah, Anggota DPRD Kukar yang juga dari PKS Kukar, Saparuddin Pabonglean menegaskan, kenaikan harga BBM ini tidak tepat waktunya. Mengingat masyarakat masih dalam proses bangkit secara ekonomi setelah pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat terpukul dan belum pulih.
“Kenaikan harga BBM pasti akan memberatkan masyarakat, tentunya harga semua kebutuhan juga akan naik. Masyarakat bisa jadi tambah menderita,” kata Saparuddin.
Kenaikan harga BBM juga memberikan dampak terhadap warga Kutai Kartanegara yang sempat mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi. Belum selesai dengan susahnya mencari bahan bakar, malah sekarang harga BBM naik.
Dia melanjutkan, penderitaan masyarakat Kukar terutama nelayan akan bertambah. Selama ini nelayan susah mendapatkan solar untuk pergi melaut. Apalagi setelah harganya naik, tentu akan berpengaruh terhadap harga ikan di pasaran.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Maruly Zainuddin