KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Pengawasan terhadap jalannya pemungutan suara baik itu pemilihan presiden (pilpres), kepala daerah maupun pemilihan legislatif diakui Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Berau Nadirah sulit dilakukan.
Hal itu disebabkan kurangnya anggota dalam melakukan pengawasan hingga ke kampung. Karena itu dirinya meminta peran aktif dari seluruh masyarakat apabila mengetahui terjadinya kecurangan selama proses pemilihan segera melapor ke Bawaslu.
"Anggota pengawas di masing-masing kecamatan hanya tiga orang," ungkap Nadirah kepada Korankaltim.com Kamis (19/5/2022) hari ini.
Satu bulan sebelum dilakukan pemungutan suara akan ditambah satu Pengawas Kampung atau Desa (PKD) di setiap kampung. Setelahnya, 23 hari sebelum pemilihan kembali ditambah satu orang pengawas Tempat Pemilihan Suara (TPS) di masing-masing TPS.
"Jadi kalau ada 10 kampung di suatu kecamatan, hanya ada 10 pengawas ditambah dengan 3 pengawas kecamatan," paparnya.
Bawaslu tidak bisa menambah anggota karena akan menyalahi aturan yang ada tapi bukan hal yang mustahil kalau pemerintah pusat merubah peraturan dan menambah jumlah pengawas, mengingat tahun 2024 mendatang dilakukan Pemilu serentak.
"Karena aturannya belum selesai dibahas kami hanya bisa menunggu. Kalau yang menjadi dasar tetap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," jelas Nadirah.
Penulis : Tri Romadhani
Editor: Aspian Nur
"Anggota pengawas di masing-masing kecamatan hanya tiga orang," ungkap Nadirah kepada Korankaltim.com Kamis (19/5/2022) hari ini.
Satu bulan sebelum dilakukan pemungutan suara akan ditambah satu Pengawas Kampung atau Desa (PKD) di setiap kampung. Setelahnya, 23 hari sebelum pemilihan kembali ditambah satu orang pengawas Tempat Pemilihan Suara (TPS) di masing-masing TPS.
"Jadi kalau ada 10 kampung di suatu kecamatan, hanya ada 10 pengawas ditambah dengan 3 pengawas kecamatan," paparnya.
Bawaslu tidak bisa menambah anggota karena akan menyalahi aturan yang ada tapi bukan hal yang mustahil kalau pemerintah pusat merubah peraturan dan menambah jumlah pengawas, mengingat tahun 2024 mendatang dilakukan Pemilu serentak.
"Karena aturannya belum selesai dibahas kami hanya bisa menunggu. Kalau yang menjadi dasar tetap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," jelas Nadirah.
Penulis : Tri Romadhani
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
