“Kita sudah rapat dengan Mendagri dan DPD. Pemerintah membuat simulasi pendanaan pemekaran daerah. Jika ada 101 persiapan pemekaran selama 4 tahun, anggarannya bisa mencapai 60 triliun”, kata Hetifah, belum lama ini.
Berdasarkan hasil kajian pemerintah terhadap 88 usulan daerah persiapan, hanya ada 6 daerah yang memenuhi persyaratan pemekaran daerah. Selebihnya masih harus menyiapkan sejumlah persyaratan.
“Ada 9 provinsi yang diusulan calon daerah persiapan, tapi semua tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Untuk usulan kota sebagai calon daerah persiapan ada 10, tapi juga tidak memenuhi syarat. Nah, untuk kabupaten ada 63 usulan dan hanya 6 yang dinilai memenuhi syarat”, katanya.
Dalam rapat ini, pemerintah menegaskan bahwa tahun 2017 ini tidak ada pemekaran daerah baru. Faktor pendanaan masih menjadi alasan utama. Selain itu lemahnya regulasi pembentukan DOB, kuatnya politisasi dan potensi konflik yang timbul juga menjadi alasan pemerintah. Alasan pemerintah ini ditolak oleh beberapa anggota Komisi II dan DPD.
“Seharusnya pemerintah memberi prioritas pemekaran daerah, khususnya di daerah-daerah perbatasan. Tadi pemerintah juga mengakui perlunya pembentukan beberapa DOB di Provinsi Kaltara,” tuturnya.
Hetifah menegaskan bahwa, pihaknya masih berharap DOB bisa dilakukan secara selektif, sehingga masalah pendanaan tidak menjadi alasan untuk menunda. Untuk alasan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, ada beberapa daerah di Kaltara yang menurutnya harus segera dimekarkan. Agar pembangunan lebih fokus dan merata. (sab)
“Kita sudah rapat dengan Mendagri dan DPD. Pemerintah membuat simulasi pendanaan pemekaran daerah. Jika ada 101 persiapan pemekaran selama 4 tahun, anggarannya bisa mencapai 60 triliun”, kata Hetifah, belum lama ini.
Berdasarkan hasil kajian pemerintah terhadap 88 usulan daerah persiapan, hanya ada 6 daerah yang memenuhi persyaratan pemekaran daerah. Selebihnya masih harus menyiapkan sejumlah persyaratan.
“Ada 9 provinsi yang diusulan calon daerah persiapan, tapi semua tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Untuk usulan kota sebagai calon daerah persiapan ada 10, tapi juga tidak memenuhi syarat. Nah, untuk kabupaten ada 63 usulan dan hanya 6 yang dinilai memenuhi syarat”, katanya.
Dalam rapat ini, pemerintah menegaskan bahwa tahun 2017 ini tidak ada pemekaran daerah baru. Faktor pendanaan masih menjadi alasan utama. Selain itu lemahnya regulasi pembentukan DOB, kuatnya politisasi dan potensi konflik yang timbul juga menjadi alasan pemerintah. Alasan pemerintah ini ditolak oleh beberapa anggota Komisi II dan DPD.
“Seharusnya pemerintah memberi prioritas pemekaran daerah, khususnya di daerah-daerah perbatasan. Tadi pemerintah juga mengakui perlunya pembentukan beberapa DOB di Provinsi Kaltara,” tuturnya.
Hetifah menegaskan bahwa, pihaknya masih berharap DOB bisa dilakukan secara selektif, sehingga masalah pendanaan tidak menjadi alasan untuk menunda. Untuk alasan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, ada beberapa daerah di Kaltara yang menurutnya harus segera dimekarkan. Agar pembangunan lebih fokus dan merata. (sab)
