Menurutnya, yang perlu diluruskan tindak lanjut Perda itu sendiri, terkait dengan menelisik lebih jauh soal perda ini sendiri. Sebagian ulama ketika menjelaskan hukum fikih berkenaan dengan merokok ada berbagai macam versi bahkan ada yang menggolongkan merokok mubah. Tetapi yang menjadi persoalan hukum tentang rokok ketika aturan itu dirubah dan diterapkan.
“Silahkan pabrik rokok memproduksi rokok sebanyak - banyaknya, namun jika rokok itu tidak digunakan maka tak berdampak apa-apa dengan kita, namun ketika keuntungan pajak rokok itu tidak digunakan juga tidak akan menimbulkan dampak positif bagi pembelinya, kemudian yang menjadi persoalan apabila aturan yang dibuat tapi tidak digunakan maka timbullah hukum yang lain,”terang Tohar.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU, dr Arnold Wayong pada kesempatan sama mengatakan, yang menjadi esensi dari seminar ini adalah pemahaman masalah bahaya merokok serta Perda KTR termasuk paparan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber.
Ia menegaskan, saat ini Kabupaten PPU telah memiliki Perda Nomor 2 tahun 2015 ini, sehingga pihaknya terus mensosialisasikan payung hukum tersebut, agar semua masyarakat dan aparatur di Pemkab PPU memahaminya.
“Kedepannya kami lebih gencar mensosialisasikan ini. Seminar ini merupakan bentuk dari sosialisasi itu juga, supaya stakeholder dan seluruh kepala OPD serta pegawainya bahkan hingga masyarakat nanti lebih memahami tentanag KTR itu,”pungkasnya. (nav)
Menurutnya, yang perlu diluruskan tindak lanjut Perda itu sendiri, terkait dengan menelisik lebih jauh soal perda ini sendiri. Sebagian ulama ketika menjelaskan hukum fikih berkenaan dengan merokok ada berbagai macam versi bahkan ada yang menggolongkan merokok mubah. Tetapi yang menjadi persoalan hukum tentang rokok ketika aturan itu dirubah dan diterapkan.
“Silahkan pabrik rokok memproduksi rokok sebanyak - banyaknya, namun jika rokok itu tidak digunakan maka tak berdampak apa-apa dengan kita, namun ketika keuntungan pajak rokok itu tidak digunakan juga tidak akan menimbulkan dampak positif bagi pembelinya, kemudian yang menjadi persoalan apabila aturan yang dibuat tapi tidak digunakan maka timbullah hukum yang lain,”terang Tohar.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU, dr Arnold Wayong pada kesempatan sama mengatakan, yang menjadi esensi dari seminar ini adalah pemahaman masalah bahaya merokok serta Perda KTR termasuk paparan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber.
Ia menegaskan, saat ini Kabupaten PPU telah memiliki Perda Nomor 2 tahun 2015 ini, sehingga pihaknya terus mensosialisasikan payung hukum tersebut, agar semua masyarakat dan aparatur di Pemkab PPU memahaminya.
“Kedepannya kami lebih gencar mensosialisasikan ini. Seminar ini merupakan bentuk dari sosialisasi itu juga, supaya stakeholder dan seluruh kepala OPD serta pegawainya bahkan hingga masyarakat nanti lebih memahami tentanag KTR itu,”pungkasnya. (nav)
