Karena menilai tidak ada permasalahan dengan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Rusmadi juga mengembalikan hal itu kepada gubernur. Kalau gubernur menganggap kinerjanya menurun, dia juga siap untuk mundur dari jabatannya sebagai orang tertinggi di struktur ASN Kaltim.
“Kalau gubenur terganggu berhentiin aja. Itu saya kembalikan ke gubernur untuk menilai,” katanya.
Soal pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2017, Rusmadi menuturkan tidak ada masalah sama sekali. Biasanya hal itu tidak pernah dipermasalahkan. Dia mengakui bahwa kesibukannya kali ini sangat padat. Tetapi, jadwalnya sudah tersusun.
“Kalau tidak ada halangan pembahasan dijadwalkan Senin (28/8) hari ini di DPRD Kaltim, sejauh ini tidak ada masalah,” tandasnya.
Sebelumnya, desakan mundur terhadap Rusmadi disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin. Dia mengatakan, Rusmadi harus legowo untuk mundur diri sebagai Sekprov Kaltim. Apalagi, sudah ada imbauan dari Mendagri Tjahjo Kumolo agar Sekprov dan Sekda yang mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota 2018 mundur dari jabatannya.
Sangat sulit bagi Rusmadi untuk menjalankan dua peran. Sebagai Sekprov, Rusmadi adalah pengganti gubernur dan wakil gubernur dalam pembahasan anggaran. Dia pasti akan kesulitan dalam menyesuaikan jadwalnya. Apalagi, dengan posisinya sebagai Sekprov, Rusmadi dikhawatirkan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan sosialisasinya.
“Sebaiknya Rusmadi segera mundur,” kata Udin, tegas.
Udin menilai, Rusmadi tidak bisa membagi tugasnya dengan baik dan tidak mampu memilih mana proritas dan tidak. Beberapa kali pembahasan anggaran tertunda karena kesibukannya di luar Sekprov. Itu sangat mengganggu. (sab)
Karena menilai tidak ada permasalahan dengan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Rusmadi juga mengembalikan hal itu kepada gubernur. Kalau gubernur menganggap kinerjanya menurun, dia juga siap untuk mundur dari jabatannya sebagai orang tertinggi di struktur ASN Kaltim.
“Kalau gubenur terganggu berhentiin aja. Itu saya kembalikan ke gubernur untuk menilai,” katanya.
Soal pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2017, Rusmadi menuturkan tidak ada masalah sama sekali. Biasanya hal itu tidak pernah dipermasalahkan. Dia mengakui bahwa kesibukannya kali ini sangat padat. Tetapi, jadwalnya sudah tersusun.
“Kalau tidak ada halangan pembahasan dijadwalkan Senin (28/8) hari ini di DPRD Kaltim, sejauh ini tidak ada masalah,” tandasnya.
Sebelumnya, desakan mundur terhadap Rusmadi disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin. Dia mengatakan, Rusmadi harus legowo untuk mundur diri sebagai Sekprov Kaltim. Apalagi, sudah ada imbauan dari Mendagri Tjahjo Kumolo agar Sekprov dan Sekda yang mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota 2018 mundur dari jabatannya.
Sangat sulit bagi Rusmadi untuk menjalankan dua peran. Sebagai Sekprov, Rusmadi adalah pengganti gubernur dan wakil gubernur dalam pembahasan anggaran. Dia pasti akan kesulitan dalam menyesuaikan jadwalnya. Apalagi, dengan posisinya sebagai Sekprov, Rusmadi dikhawatirkan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan sosialisasinya.
“Sebaiknya Rusmadi segera mundur,” kata Udin, tegas.
Udin menilai, Rusmadi tidak bisa membagi tugasnya dengan baik dan tidak mampu memilih mana proritas dan tidak. Beberapa kali pembahasan anggaran tertunda karena kesibukannya di luar Sekprov. Itu sangat mengganggu. (sab)