Kata dia, ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi sudah teralokasikan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan, baik di UPTD wilayah III, maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Politisi Partai Demokrat asal daerah pemilihan (dapil) VI meliputi Bontang-Kutai Timur-Berau ini mengaku bahwa jalanan di Kaltim secara menyeluruh memang membutuhkan banyak pembenahan dengan tingkat kerusakan yang cukup parah, bahkan mencapai ratusan kilometer. Seperti rute Kaliurang-Talisayan sekitar 180 kilometer.
“Kita secara kelembagaan tetap mendorong itu sesuai dengan kondisi saat ini, meminta Pemprov untuk menjadikan itu sebagai skala prioritas yang harus dibenahi dan diperbaiki,” jelasnya.
Dari panjang jalan yang rusak, ketika dikonversikan dengan biaya yang dibutuhkan memang cukup besar. “Kebutuhan anggarannya itu tergantung. Kalau pakai rigit beton per 1 kilometer kurang kebih Rp10 miliar. Artinya tinggal dikalikan aja. Makanya secara bertahap dari tahun ke tahun alokasi anggarannya tetap ada,” tutup dia.
penulis : */Faisal
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Jumat tanggal 10 Desember 2021
Kata dia, ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi sudah teralokasikan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan, baik di UPTD wilayah III, maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Politisi Partai Demokrat asal daerah pemilihan (dapil) VI meliputi Bontang-Kutai Timur-Berau ini mengaku bahwa jalanan di Kaltim secara menyeluruh memang membutuhkan banyak pembenahan dengan tingkat kerusakan yang cukup parah, bahkan mencapai ratusan kilometer. Seperti rute Kaliurang-Talisayan sekitar 180 kilometer.
“Kita secara kelembagaan tetap mendorong itu sesuai dengan kondisi saat ini, meminta Pemprov untuk menjadikan itu sebagai skala prioritas yang harus dibenahi dan diperbaiki,” jelasnya.
Dari panjang jalan yang rusak, ketika dikonversikan dengan biaya yang dibutuhkan memang cukup besar. “Kebutuhan anggarannya itu tergantung. Kalau pakai rigit beton per 1 kilometer kurang kebih Rp10 miliar. Artinya tinggal dikalikan aja. Makanya secara bertahap dari tahun ke tahun alokasi anggarannya tetap ada,” tutup dia.
penulis : */Faisal
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Jumat tanggal 10 Desember 2021
