Pasal tersebut mengatur soal keanggotaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pembentukan pengawas pemilihan yang sedianya melibatkan DPRA. Menurut Kautsar, Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah menghapus keterlibatan rakyat Aceh yang diwakili DPRA.
Padahal, Aceh memiliki kekhususan dalam pemberlakuan undang-undang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Misalnya, pada Pasal 269 ayat 3 UU Aceh yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.
Selain itu, pada Pasal 8 ayat 2 UU Aceh juga menyebutkan bahwa, “Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. (kc)
Pasal tersebut mengatur soal keanggotaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pembentukan pengawas pemilihan yang sedianya melibatkan DPRA. Menurut Kautsar, Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah menghapus keterlibatan rakyat Aceh yang diwakili DPRA.
Padahal, Aceh memiliki kekhususan dalam pemberlakuan undang-undang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Misalnya, pada Pasal 269 ayat 3 UU Aceh yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.
Selain itu, pada Pasal 8 ayat 2 UU Aceh juga menyebutkan bahwa, “Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. (kc)
