JAKARTA – Partai Persatuan Indonesia ( Perindo) mengajukan gugatan terhadap ketentuan verifikasi bagi partai politik baru sebagai calon peserta Pemilu 2019. Gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/8) kemarin.
Ketentuan soal verifikasi partai tercantum dalam Pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu. Ketua LBH Perindo, Ricky Margono, menilai, aturan verifikasi partai diskriminatif karena hanya berlaku bagi partai baru. Sementara, partai politik peserta Pemilu 2014 tidak menjalani verifikasi ulang.
