“Mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Kaltim, ada perkembangan positif dalam upaya kaltim melakukan perbaikan lingkungan,” ujarnya kepada media saat Press Briefing di Kantor Gubernur Kaltim Selasa (22/8) kemarin.
Ia membeber, salah satu upaya Kaltim dalam menurunkan tingkat Deforestasi (hilangnya hutan) adalah dengan dilakukannya moratorium pengelolaan hutan. Dimana diantaranya dievaluasinya 806 Izin Usaha Pertambangan (IUP), perkebunan dan perhutanan.
Selain itu, Riza mengatakan pertimbangan lain adalah karena Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, juga tercatat sebagai salah satu pendiri forum tersebut.
Sementara itu, Direktur Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) sekaligus Sekretaris GCF Indonesia Silvi mengatakan, adalah hal yang amat penting untuk melakukan penguatan dalam mengurangi deforestasi. Pasalnya hal itu dapat menjadi risiko signifikan dan sulit dikendalikan dalam rantai pasok komoditas.
“Termasuk komoditas kelapa sawit. Salah satu cara yang bisa dilakukan,adalah dengan cara pemerintah menggandeng pihak industri kelapa sawit, masyarakat lokal untuk menentukan target-target kesepakatan dalam mengurangi deforestasi,” ucapnya. (rs)
“Mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Kaltim, ada perkembangan positif dalam upaya kaltim melakukan perbaikan lingkungan,” ujarnya kepada media saat Press Briefing di Kantor Gubernur Kaltim Selasa (22/8) kemarin.
Ia membeber, salah satu upaya Kaltim dalam menurunkan tingkat Deforestasi (hilangnya hutan) adalah dengan dilakukannya moratorium pengelolaan hutan. Dimana diantaranya dievaluasinya 806 Izin Usaha Pertambangan (IUP), perkebunan dan perhutanan.
Selain itu, Riza mengatakan pertimbangan lain adalah karena Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, juga tercatat sebagai salah satu pendiri forum tersebut.
Sementara itu, Direktur Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) sekaligus Sekretaris GCF Indonesia Silvi mengatakan, adalah hal yang amat penting untuk melakukan penguatan dalam mengurangi deforestasi. Pasalnya hal itu dapat menjadi risiko signifikan dan sulit dikendalikan dalam rantai pasok komoditas.
“Termasuk komoditas kelapa sawit. Salah satu cara yang bisa dilakukan,adalah dengan cara pemerintah menggandeng pihak industri kelapa sawit, masyarakat lokal untuk menentukan target-target kesepakatan dalam mengurangi deforestasi,” ucapnya. (rs)