Hal itu membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim tak bisa menerima LPj Parpol. Sebab, sulit melihat apakah benar dana hibah yang diberikan sudah terserap atau tidak, hal ini juga akan berpengaruh terhadap bantuan hibah yang akan turun tahun depan.
Hal itu pun sesuai dengan Permenkumham Nomor 6/2017 tentang Bantuan Parpol. Oleh sebab itu, ia meminta agar dana hibah yang digunakan itu harusnya 60 persen dipakai untuk kegiatan pendidikan politik.
“Sisanya baru boleh digunakan untuk kegiatan operasional partai. Contohnya untuk keperluan di sekretariat mereka atau perbaikan kantor. Jadi tidak ada penyalahgunaan,” urainya. (ms)
Hal itu membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim tak bisa menerima LPj Parpol. Sebab, sulit melihat apakah benar dana hibah yang diberikan sudah terserap atau tidak, hal ini juga akan berpengaruh terhadap bantuan hibah yang akan turun tahun depan.
Hal itu pun sesuai dengan Permenkumham Nomor 6/2017 tentang Bantuan Parpol. Oleh sebab itu, ia meminta agar dana hibah yang digunakan itu harusnya 60 persen dipakai untuk kegiatan pendidikan politik.
“Sisanya baru boleh digunakan untuk kegiatan operasional partai. Contohnya untuk keperluan di sekretariat mereka atau perbaikan kantor. Jadi tidak ada penyalahgunaan,” urainya. (ms)