“Kami hanya meminta hak, namun tak kunjung tiba. Kedatangan kami ke DPRD Kaltim agar ada kejelasan sisa bonus kami dibayarkan,” katanya ketika diterima oleh Komisi IV DPRD Kaltim.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan, hal ini tidak perlu terjadi, sebab pemerintah sudah berkomitmen untuk membayarkan sisa bonus PON Jabar.
“Terus terang, kami juga sedang mempertanyakan itu,” katanya.
Solusinya, kata Rusman, anggaran dimasukan di APBD Perubahan. Sebab kalau tidak dimasukkan ini akan menjadi presiden buruk bagi dunia olahraga di Kaltim.
“Dapat kita bayangkan, kalau ini tidak terealisasi komitmen ini akan menjadi gambaran buruk di dunia olahraga Kaltim. Ini bukan komitmen atlet, tapi janjinya gubenur untuk memberikan bonus,” kata anggota DPRD Kaltim ini.
Kalau bonus itu tak ditepati, maka semua elit politik di Kaltim termasuk DPRD Kaltim akan terkena imbas dosanya. Sebab, keringat para atlet yang berlaga di PON sudah kering. Sementara, hak yang seharusnya mereka terima belum juga diselesaikan.
“Hanya Rp14 miliar. Kalau sampai tidak dialokasikan, tentu akan berdampak buruk. Ini penting untuk menjaga mereka tetap di Kaltim,” tuturnya.
Sementara, Anggota Banggar DPRD Kaltim Veridiana Wang mengatakan, pada rapat Banggar beberapa waktu lalu sudah ada kata sepakat untuk menganggarkan di APBD Perubahan sisa bonus sebesar Rp 14 miliar itu.
“Nanti akan dibahas kembali. Sebelumnya sudah sepakat,” kata dia. (sab)
