Sedangkan Bupati Kubar FX Yapan menyebut, disetujuinya raperda tersebut merupakan sinergitas yang sangat baik antar Pemkab dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan mensejahterakan masyarakat Kubar.
“Raperda menjadi perda sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai kebutuhan hukum, sehingga DPRD bersama Pemkab dapat seiring sejalan dalam membangun daerah,” paparnya dalam sambutannya dibacakan oleh Sekretaris Daerah Yacob Tullur.
Untuk diketahui, dalam Rapat Paripurna VII Masa Sidang II tahun 2017, Rabu (13/7) lalu DPRD Kubar mengusulkan enam Raperda Inisiatif. Diantaranya, Raperda perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal, data base jalan dan jembatan dalam wilayah Kubar, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, perlakukan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pembangunan kebun kemitraan bagi masyarakat sekitar perkebunan, serta penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus pengangkutan batu bara dan sawit.(imr)
Sedangkan Bupati Kubar FX Yapan menyebut, disetujuinya raperda tersebut merupakan sinergitas yang sangat baik antar Pemkab dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan mensejahterakan masyarakat Kubar.
“Raperda menjadi perda sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai kebutuhan hukum, sehingga DPRD bersama Pemkab dapat seiring sejalan dalam membangun daerah,” paparnya dalam sambutannya dibacakan oleh Sekretaris Daerah Yacob Tullur.
Untuk diketahui, dalam Rapat Paripurna VII Masa Sidang II tahun 2017, Rabu (13/7) lalu DPRD Kubar mengusulkan enam Raperda Inisiatif. Diantaranya, Raperda perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal, data base jalan dan jembatan dalam wilayah Kubar, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, perlakukan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pembangunan kebun kemitraan bagi masyarakat sekitar perkebunan, serta penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus pengangkutan batu bara dan sawit.(imr)
