“Memanipulasi dukungan ancamannya penjara. Ini dikenakan kepada setiap orang atau pelaku,” kata Ali Mukid kepada Koran Kaltim, Kamis (9/7) kemarin.
Dia menjelaskan, manipulasi dukungan biasanya diketahui saat verifikasi faktual (verfak). Pemilih membuat pernyataan tidak pernah memberikan dukungan kepada paslon jika namanya dicatut dalam berkas dukungan. Pasal 184 UU Pilkada, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan calon kepala daerah, diancam denda minimal Rp36 juta dan pidana penjara minimal 3 tahun. Sedangkan ancaman maksimalnya berupa denda Rp72 juta dan penjara paling lama 6 tahun.
Sementara dalam pasal 185, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon kepala daerah, diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda minimal Rp12 juta dan maksimal Rp36 juta.
Sanksi denda dan penjara, kata dia, dikenakan bagi setiap orang yang terbukti melakukan. Itu tidak berlaku bagi tim sukses atau orang yang menyuruh.
“Artinya, kalau terbukti, hukumannya ya ditanggung sendiri,” tegasnya.
Sejauh ini, lanjut Ali, pihaknya belum menerima pengaduan masyarakat yang merasa keberatan dalam proses verfak dukungan KTP elektronik (KTP-el) calon perseorangan di Pilkada Serentak 2020.
Dari 18 posko pengaduan yang dibuka Bawaslu dan tersebar di semua kecamatan di Kukar, belum ada satupun yang menerima laporan terkait keberatan warga atas kemungkinan klaim dukungan. “Yang jelas, kalau ada laporan, langsung kita proses,” pungkasnya.
Penulis: */Sabri
Editor: M. huldi
“Memanipulasi dukungan ancamannya penjara. Ini dikenakan kepada setiap orang atau pelaku,” kata Ali Mukid kepada Koran Kaltim, Kamis (9/7) kemarin.
Dia menjelaskan, manipulasi dukungan biasanya diketahui saat verifikasi faktual (verfak). Pemilih membuat pernyataan tidak pernah memberikan dukungan kepada paslon jika namanya dicatut dalam berkas dukungan. Pasal 184 UU Pilkada, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan calon kepala daerah, diancam denda minimal Rp36 juta dan pidana penjara minimal 3 tahun. Sedangkan ancaman maksimalnya berupa denda Rp72 juta dan penjara paling lama 6 tahun.
Sementara dalam pasal 185, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon kepala daerah, diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda minimal Rp12 juta dan maksimal Rp36 juta.
Sanksi denda dan penjara, kata dia, dikenakan bagi setiap orang yang terbukti melakukan. Itu tidak berlaku bagi tim sukses atau orang yang menyuruh.
“Artinya, kalau terbukti, hukumannya ya ditanggung sendiri,” tegasnya.
Sejauh ini, lanjut Ali, pihaknya belum menerima pengaduan masyarakat yang merasa keberatan dalam proses verfak dukungan KTP elektronik (KTP-el) calon perseorangan di Pilkada Serentak 2020.
Dari 18 posko pengaduan yang dibuka Bawaslu dan tersebar di semua kecamatan di Kukar, belum ada satupun yang menerima laporan terkait keberatan warga atas kemungkinan klaim dukungan. “Yang jelas, kalau ada laporan, langsung kita proses,” pungkasnya.
Penulis: */Sabri
Editor: M. huldi
