Bawaslu Kukar Warning KPU Soal Verfak Calon Perseorangan

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ali Mukid memberikan warning terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama jajarannya. Terutama agar tidak memalsukan dukungan calon perseorangan. Sebab bisa terancam pidana jika sampai nekat melakukannya.

Ali Mukid mengatakan, ancaman pidana dan denda itu diatur dalam pasal 186 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Disebutkan di dalamnya, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan atau dengan sengaja tidak memverifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, diancam pidana penjara paling singkat 36 bulan atau 3 tahun dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun. Selain itu, juga dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp36 juta dan maksimal 72 juta.

“Memanipulasi dukungan ancamannya penjara. Ini dikenakan kepada setiap orang atau pelaku,” kata Ali Mukid kepada Koran Kaltim, Kamis (9/7) kemarin.

Dia menjelaskan, manipulasi dukungan biasanya diketahui saat verifikasi faktual (verfak). Pemilih membuat pernyataan tidak pernah memberikan dukungan kepada paslon jika namanya dicatut dalam berkas dukungan. Pasal 184 UU Pilkada, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan calon kepala daerah, diancam denda minimal Rp36 juta dan pidana penjara minimal 3 tahun. Sedangkan ancaman maksimalnya berupa denda Rp72 juta dan penjara paling lama 6 tahun.

Sementara dalam pasal 185, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon kepala daerah, diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda minimal Rp12 juta dan maksimal Rp36 juta.

Sanksi denda dan penjara, kata dia, dikenakan bagi setiap orang yang terbukti melakukan. Itu tidak berlaku bagi tim sukses atau orang yang menyuruh.

“Artinya, kalau terbukti, hukumannya ya ditanggung sendiri,” tegasnya.

Sejauh ini, lanjut Ali, pihaknya belum menerima pengaduan masyarakat yang merasa keberatan dalam proses verfak dukungan KTP elektronik (KTP-el) calon perseorangan di Pilkada Serentak 2020.

Dari 18 posko pengaduan yang dibuka Bawaslu dan tersebar di semua kecamatan di Kukar, belum ada satupun yang menerima laporan terkait keberatan warga atas kemungkinan klaim dukungan. “Yang jelas, kalau ada laporan, langsung kita proses,” pungkasnya.

Penulis: */Sabri

Editor: M. huldi

Bawaslu Kukar Warning KPU Soal Verfak Calon Perseorangan

Berita Terkait

Ambang Batas Turun, Pengamat Unmul Sebut Partai Kecil Kian Punya Ruang

Politik Kesukuan jadi Kritikan, Pilkada Harusnya Pertarungan Gagasan

Gerindra Bahas Regenerasi Kepemimpinan Samarinda, Helmi dan Agus Suwandi Masuk Bursa

Hasanuddin Mas’ud Belum Pastikan Maju Pilkada Kukar, Survei Jadi Penentu

Subandi Masuk Radar Pilwali Samarinda, Keputusan di Tangan DPP PKS

Tak Buru-Buru Deklarasi, PDIP Samarinda Pilih Perkuat Mesin Pemenangan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini