“Pembahasan RUU HIP tidak perlu dilanjutkan dan harus ditolak. RUU ini tidak mendesak, banyak berisi pasal yang multitafsir dan akhirnya mubazir. Saat ini Pemerintah dan DPR bersepakat menunda pembahasan tersebut,” kata Mawar.
“Saya juga menilai RUU HIP tidak memiliki urgensi, karena kita sudah memiliki penafsiran utama Pancasila yang merupakan haluan penyelenggara negara, yakni UUD NRI 1945. Perumusan Pancasila pada tingkat norma UU juga menurunkan nilai dan posisi Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa. Juga sudah ada Tap MPR No VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang memberikan pedoman bagaimana warga bangsa ini menjalani kehidupan di bidang ideologi, politik pemerintahan, budaya bahkan hingga penegakan hukum. Di bidang keamanan negara, khususnya terkait dengan ideologi, kita masih punya sejumlah aturan, khususnya Tap MPRS XXV 1966,” paparnya.
Sejumlah ormas Islam seperti MUI, NU dan Muhammadiyah mengkritik keras RUU HIP. Mereka menyayangkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan sebagai konsideran. Hal itu dinilai sebagai pintu masuk kembalinya ajaran komunisme/marxisme.
Pembahasan lebih lanjut RUU HIP tanpa pemahaman yang baik tentang Pancasila, sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 juga berpotensi mengancam keutuhan NKRI. DPD RI sudah bersikap menolak pembahasan RUU tersebut. Saya berharap, pimpinan DPR dan seluruh fraksi mencabut, membatalkan, tidak melanjutkan pembahasan, dan mengeluarkan RUU HIP dari prolegnas.
Menurut Mawar yang lebih penting saat ini adalah pemahaman tentang Pancasila yang harus terus diterapkan oleh semua lapisan masyarakat untuk mempererat kesatuan NKRI, beliau juga menghimbau kepada seluruh peserta agar tetap menanamkan ideologi Pancasila disetiap aktivitas yang dilakukan. (*)
