Anggota DPRD Kaltim ini menerangkan, keputusan soal calon yang lolos, nantinya akan diumumkan di salah satu agenda paripurna pada Musda. Setidaknya ada delapan paripurna dalam Musda nanti. Salah satunya akan membahas pencalonan hingga tata tertib pemilihan. “Kan ada tahapan penjaringan, tahapan pencalonan. Kemudian dia harus didukung minimal 30 persen yang memiliki hak suara. Baru bisa maju. Artinya, nanti ketika Musda dimulai, kita akan umumkan siapa yang memenuhi syarat dan siapa yang tidak secara administrasi,” terangnya.
Saat disinggung mengenai isu aklamasi di luar Musda, Sarkowi yang juga merupakan Ketua Ormas Kosgoro Kaltim ini menilai hal itu hanya pertemuan biasa. Menurutnya, aklamasi hanya bisa setelah ditetapkan di dalam Musda. “Kalau ada pertemuan-pertemuan pemilik suara dengan calon, atau tim sukses calon, itu baru sebatas pendekatan-pendekatan mereka. Untuk lobi-lobi, dan pendekatan. Silahkan saja,” papar Sarkowi.
Untuk aklamasi calon harus mendapatkan dukungan dari pemilik suara minimal 50 persen+1. “Tapi nanti ternyata, pada saat Musda itu ada calon yang memperoleh 50 persen +1, berarti dia otomatis jadi ketua,” tukasnya.
Penundaan Musda yang awalnya diagendakan berlangsung 4 - 5 Maret lalu, murni didasari oleh kepadatan jadwal dari DPP. “Hasil Rekomendasi Munas itu mengharuskan daerah-daerah menggelar Musda tiga bulan setelah Munas, hingga menumpuk lah di bulan Maret. Karena yang harus membuka itu orang DPP, ya kita harus menyesuaikan jadwal DPP,” terang Sarkowi.
Ia berharap Musda nanti bisa berjalan dengan damai dan tidak anarkis. Menurutnya, tiap kader harus lebih dewasa dalam menjalankan mekanisme organisasi. Selain itu, ia berharap agar ketua terpilih nanti bisa menjadi simbol persatuan bagi kader-kader Golkar. “Harus bisa menyatukan prinsip-prinsip yang ada. Rekonsiliasi, dan harus segera gerak cepat dalam rangka suksesi Pilkada. Itu yang harus kita targetkan,” pungkasnya. (*)
Penulis: */Romi Ali Darmawan
Editor: Aspian Nur
