“Yang jelas tidak sekuat kalau dipegang Isran. Rudy kan pendatang baru. Kalau Isran, sudah melalang buana. Seandainya bukan aklamasi, artinya di arena terbuka, bisa jadi kans Isran lebih besar. Secara finansial mungkin 11-12 lah. Tapi ini lebih kepada bagaimana Golkar melihat Kaltim ke depan,” ucap Sonny Selasa (10/3/2020) kemarin.
Selain itu, Golkar dengan karakter partai penguasa, seharusnya juga menjadi pertimbangan bagi setiap pemilik suara. Menurut Sonny, jika Isran menjadi nahkoda partai, secara otomatis Golkar akan memegang pemerintahan di Provinsi Kaltim. “Sehingga akan berbeda hasilnya, jika yang memegang Ketua DPD adalah Rudy Mas’ud,” ucap Sonny.
Sementara mantan anggota DPRD Kaltim, Rita A Barito yang juga ikut mendaftar untuk menjadi calon Ketua DPD Golkar, tak terlalu mempersoalkan proses atau dinamika yang ada. Menurutnya, ciri politik yang dinamis, dinilai bisa saja mengubah kesepakatan terbatas yang dilakukan oleh beberapa pemilik suara itu. Namun, ia akan tetap patuh dan mendukung apapun yang menjadi keputusan dari Musda mendatang.
“Musda kan tanggal 14-15 nanti. Jadi masih bisa berubah. Intinya, kami ingin Golkar lebih baik. Artinya Golkar memiliki peran untuk IKN,” sebut Rita.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPD Golkar Samarinda, Sutamsis. Menurutnya, soal klaim aklamasi ke Rudy Mas’ud merupakan dinamika dalam perhelatan Musda. “Mungkin bisa jadi aklamasi, bisa juga voting. Tapi kondisi sekarang kita menghendaki aklamasi, biar tidak terpecah di tubuh Golkar. Kalau Rudy Mas’ud memenuhi syarat, nanti kan disampaikan di forum Musda, ya kita ikuti siapa yang suaranya terbanyak. Kita kan ada juklak 02. Di situ ada persyaratan,” pungkas Sutamsis. (*)
Penulis: */Maruly
Editor: Aspian Nur
