“Jadi nanti pertanggung jawabannya bisa langsung diselesaikan tahun ini juga,” sebut Tejo.
Proses hibah baru bisa dilakukan setelah sejumlah berkas persyaratan hibah selesai diproses oleh Bagian Kerja Sama Pemkot Samarinda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selanjutnya BPKAD akan mengusulkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda, dan Bagian Kerja Sama mengurus terbitnya NPHD.
Tejo menjelaskan, dana pengamanan tersebut ditujukan untuk dua institusi keamanan, yakni kepolisian dan TNI dengan nominal berbeda. Anggaran pengamanan itu tak termasuk dalam batang tubuh dana penyelenggara Pilkada. Karena anggaran Pilkada sebanyak Rp56 miliar yang sudah disepakati tersebut nantinya hanya diperuntukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda selaku penyelenggara Pilkada.
Untuk institusi kepolisian akan mendapatkan anggaran Rp7 miliar. Sedangkan TNI hanya kebagian Rp750 juta. “Karena memang urusan keamanannya terpusat di kepolisian,” sebut Tejo
Tejo memastikan selama 2019 ini, belum ada anggaran yang dikucurkan untuk pengamanan Pilkada. Karena sesuai dengan tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU Samarinda, segala kegiatan di tahun 2019 ini belum terlalu membutuhkan pasukan keamanan. (*)
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor; Aspian Nur
“Jadi nanti pertanggung jawabannya bisa langsung diselesaikan tahun ini juga,” sebut Tejo.
Proses hibah baru bisa dilakukan setelah sejumlah berkas persyaratan hibah selesai diproses oleh Bagian Kerja Sama Pemkot Samarinda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selanjutnya BPKAD akan mengusulkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda, dan Bagian Kerja Sama mengurus terbitnya NPHD.
Tejo menjelaskan, dana pengamanan tersebut ditujukan untuk dua institusi keamanan, yakni kepolisian dan TNI dengan nominal berbeda. Anggaran pengamanan itu tak termasuk dalam batang tubuh dana penyelenggara Pilkada. Karena anggaran Pilkada sebanyak Rp56 miliar yang sudah disepakati tersebut nantinya hanya diperuntukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda selaku penyelenggara Pilkada.
Untuk institusi kepolisian akan mendapatkan anggaran Rp7 miliar. Sedangkan TNI hanya kebagian Rp750 juta. “Karena memang urusan keamanannya terpusat di kepolisian,” sebut Tejo
Tejo memastikan selama 2019 ini, belum ada anggaran yang dikucurkan untuk pengamanan Pilkada. Karena sesuai dengan tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU Samarinda, segala kegiatan di tahun 2019 ini belum terlalu membutuhkan pasukan keamanan. (*)
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor; Aspian Nur
