Dirinya juga meminta maaf karena penandatanganan NPHD sempat tertunda. Mestinya dilaksanakan pada 1 Oktober lalu. Dia beralasan karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan.
Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada Paser 2020 juga tidak bisa sepenuhnya. Sebab harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
"Tapi setidaknya, kekurangan anggaran sudah tidak terlalu besar. Jadi nanti, KPU sendiri bisa menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang telah kami siapkan," jelasnya.
Dalam NPHD menyebutkan, Pemkab Paser memberikan hibah kepada KPU sebesar Rp32 miliar guna melaksanakan tahapan Pilkada. Hibah dikucurkan dalam dua tahap, yakni Rp200 juta pada APBD Perubahan 2019 dan Rp31,8 miliar di APBD 2020.
Ketua KPU Paser Abdul Qayyim Rasyd mengapresiasi penandatanganan NPHD dan berupaya menggunakan dana hibah secukupnya. "Insya Allah, mencukupi kebutuhan pelaksanaan tahapan Pilkada," pungkasnya.
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Hendra
Dirinya juga meminta maaf karena penandatanganan NPHD sempat tertunda. Mestinya dilaksanakan pada 1 Oktober lalu. Dia beralasan karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan.
Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada Paser 2020 juga tidak bisa sepenuhnya. Sebab harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
"Tapi setidaknya, kekurangan anggaran sudah tidak terlalu besar. Jadi nanti, KPU sendiri bisa menyesuaikan kegiatan dengan anggaran yang telah kami siapkan," jelasnya.
Dalam NPHD menyebutkan, Pemkab Paser memberikan hibah kepada KPU sebesar Rp32 miliar guna melaksanakan tahapan Pilkada. Hibah dikucurkan dalam dua tahap, yakni Rp200 juta pada APBD Perubahan 2019 dan Rp31,8 miliar di APBD 2020.
Ketua KPU Paser Abdul Qayyim Rasyd mengapresiasi penandatanganan NPHD dan berupaya menggunakan dana hibah secukupnya. "Insya Allah, mencukupi kebutuhan pelaksanaan tahapan Pilkada," pungkasnya.
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Hendra