Kedua, pembahasan APBD-P 2019 terhambat dan tidak memungkinkan untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. “Karena apa yang mau dibahas di APBD Perubahan kalau progres pengerjaan belum ada? Yang kita mau bahas di perubahan harus jelas, ada proyek yang mau dievaluasi, dan ada proyek yang mau diubah anggarannya. Nah, hari ini kan enggak ada, sehingga pasti pembahasan APBD Perubahan terkatung-katung dengan melihat fakta di lapangan,” katanya.
Ketiga, akan berimplikasi kepada pembahasan APBD 2020. “APBD 2020 sangat dilematis. Kalau dibahas anggota DPRD sekarang, ini namanya ada kesan kebut waktu sampai habis. Kalaupun diserahkan kepada anggota DPRD yang baru, saya yakin tidak akan memenuhi standar atau limit waktu yang nanti dituangkan ke dalam Permendagri yaitu pedoman APBD yang batas waktunya sampai 31 Nopember 2019,” ulas Udin.
“Pasti itu tidak akan terkejar. Karena anggota DPRD yang baru ini pasti dihadapkan dengan kesibukan menyusun AKD (Alat Kelengkapan Dewan, Red), menunggu pimpinan definitif, belum lagi dibumbui dinamika di internal,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menambahkan, pemerintahan Isran-Hadi terkesan lamban. “Kalau ada halangan atau kendala, ya harus diselesaikan,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, alat lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) masih terkendala. Menurut Samsun, itu kendala teknis. “Masa tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat? Selama ini enggak ada masalah. Ini kok bermasalah di pemerintahan sekarang dan berkepanjangan,” ujar Samsun. “Kalau yang masalah online dan sebagainya, masa Pemprov Kaltim tidak punya teknisi yang bisa menyelesaikan itu selama satu minggu. Ini kenapa harus berlarut-larut,” tambah Samsun. (*)
Penulis: */Sabri
Editor: Aspian Nur
Kedua, pembahasan APBD-P 2019 terhambat dan tidak memungkinkan untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. “Karena apa yang mau dibahas di APBD Perubahan kalau progres pengerjaan belum ada? Yang kita mau bahas di perubahan harus jelas, ada proyek yang mau dievaluasi, dan ada proyek yang mau diubah anggarannya. Nah, hari ini kan enggak ada, sehingga pasti pembahasan APBD Perubahan terkatung-katung dengan melihat fakta di lapangan,” katanya.
Ketiga, akan berimplikasi kepada pembahasan APBD 2020. “APBD 2020 sangat dilematis. Kalau dibahas anggota DPRD sekarang, ini namanya ada kesan kebut waktu sampai habis. Kalaupun diserahkan kepada anggota DPRD yang baru, saya yakin tidak akan memenuhi standar atau limit waktu yang nanti dituangkan ke dalam Permendagri yaitu pedoman APBD yang batas waktunya sampai 31 Nopember 2019,” ulas Udin.
“Pasti itu tidak akan terkejar. Karena anggota DPRD yang baru ini pasti dihadapkan dengan kesibukan menyusun AKD (Alat Kelengkapan Dewan, Red), menunggu pimpinan definitif, belum lagi dibumbui dinamika di internal,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menambahkan, pemerintahan Isran-Hadi terkesan lamban. “Kalau ada halangan atau kendala, ya harus diselesaikan,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, alat lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) masih terkendala. Menurut Samsun, itu kendala teknis. “Masa tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat? Selama ini enggak ada masalah. Ini kok bermasalah di pemerintahan sekarang dan berkepanjangan,” ujar Samsun. “Kalau yang masalah online dan sebagainya, masa Pemprov Kaltim tidak punya teknisi yang bisa menyelesaikan itu selama satu minggu. Ini kenapa harus berlarut-larut,” tambah Samsun. (*)
Penulis: */Sabri
Editor: Aspian Nur
