Pertanyaan Publik Diakomodir pada Debat Capres-Cawapres

KORANKALTIM.COM - Debat capres dan cawapres menjadi momen yang paling dinanti-nanti menjelang Pilpres 2019. Debat digelar hingga lima kali. KPU menetapkan tema yang berbeda-beda dalam setiap debat capres dan cawapres.

Untuk menarik perhatian, KPU juga selektif dalam memilih moderator. Untuk edisi perdana ada Ira Koesno dan Imam Priyono. Juga ada sejumlah panelis debat capres dan cawapres. 

Ira Koesno dan Imam Priyono memastikan bersikap netral saat debat capres-cawapres berlangsung 17 Januari mendatang. "Ya harus netral lah, pasti," ujarnya.

Imam Priyono pun mengatakan hal serupa. Ia memastikan akan bersikap netral pada debat yang akan diadakan di Hotel Bidakara tersebut. "Ya pasti sikapnya netral, kita sesuai aturan. Netralitas itu juga yang melatarbelakangi kita ada di sini, dipercaya menjadi moderator untuk debat pertama. Saya rasa itu pertaruhan yang besar untuk kita berdua. Jadi sikap netral adalah pondasi untuk kita semua,” paparnya.

Ira menjelaskan, nantinya dalam debat capres-cawapres tersebut akan ada pertanyaan yang benar-benar dibutuhkan publik. "Kita juga berusaha ada pertanyaan dari publik yang bisa direpresentasikan oleh moderator, sehingga benar-benar dari enam segmen itu hanya dua pertanyaan yang diberikan. Itu pun jangan salah, hanya pertanyaan tapi kan sifatnya berbalas, jadi ada pertanyaan, kemudian ditanggapi, kemudian ada lagi,” jelas Ira.

Kendati begitu, dia mengatakan, dua pertanyaan yang merupakan perwakilan dari masyarakat dinilai bukan kendala. Ia memastikan bahwa debat nanti akan berlangsung menarik. "Artinya, pertanyaan itu hanya pemantik, jadi jauh sekali dari anggapan bahwa mereka sudah tahu terus jadi debatnya gak asik. Sama sekali gak," paparnya.

Sedangkan Imam memastikan akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam debat capres-cawapres nanti. Tujuannya, agar semua elemen masyarakat dapat mengerti isi dari debat tersebut. "Jadi substansi yang bisa jadi begitu rumit, kompleks, dan kadang begitu akademik, bisa diartikulasi dengan bahasa publik,” jelasnya. (*)