Agar para caleg tetap melaporkan kegiatan kampanye yang telah dilakukan, Vico mengaku akan meminta data tebusan kampanye caleg ke kepolisian. “Kan data caleg yang ingin kampanye harus izin kepolisian. Jadi kita akan kontrolnya lewat tebusan itu. Pasti ketahuan kok kalau ada caleg tidak melaporkan kegiatan kampanyenya,” ujar Vico.
KPU juga mengigatkan partai politik peserta pemilu dan perseorangan (DPD RI) juga mulai menyusun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Sesuai jadwal pengumuman peneriman LPSDK akan dilakukan pada 2 Januari 2019. Ada tiga laporan dana kampanye. Yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye.
“Jadi kami harapkan kepada peserta pemilu baik dari parpol dan perseorangan sudah mulai menyusun LPSDK. Hal itu dilakukan agar tidak keteteran untuk membuat pelaporan dana kampanye,” imbuhnya. (sab)
Agar para caleg tetap melaporkan kegiatan kampanye yang telah dilakukan, Vico mengaku akan meminta data tebusan kampanye caleg ke kepolisian. “Kan data caleg yang ingin kampanye harus izin kepolisian. Jadi kita akan kontrolnya lewat tebusan itu. Pasti ketahuan kok kalau ada caleg tidak melaporkan kegiatan kampanyenya,” ujar Vico.
KPU juga mengigatkan partai politik peserta pemilu dan perseorangan (DPD RI) juga mulai menyusun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Sesuai jadwal pengumuman peneriman LPSDK akan dilakukan pada 2 Januari 2019. Ada tiga laporan dana kampanye. Yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye.
“Jadi kami harapkan kepada peserta pemilu baik dari parpol dan perseorangan sudah mulai menyusun LPSDK. Hal itu dilakukan agar tidak keteteran untuk membuat pelaporan dana kampanye,” imbuhnya. (sab)
