Menurut Syamsul, Awang sebelumnya sudah menyampaikan ke KPU atas SK relawan nasional. Namun untuk kampanye KPU meminta agar tetap berkoordinasi dengan tim kampanye, partai politik atau gabungan partai politik. Karena statusnya hanya relawan.
Bahkan dalam struktur relawan pun akan dibentuk oleh tim nasional. “Awang itu ditunjuk oleh relawan di pusat,” katanya. Karena ia berkampanye di Kaltim, maka tentu berkoordinasi dengan dengan tim struktural.
Kalau itu sudah klir, kata Syamsul, maka Awang dan kawan-kawan bisa melakukan kegiatan kampanye. “Tinggal siapa yang memberikan wewenang atau meng-SK-kan. Termasuk Bawaslu dan partai politik dalam memberi rekomendasi. Karena orang kampanye itu ketika ditunjuk tim kampanye, partai politik atau gabungan partai politik,”jelasnya.
Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi Maruf di Kaltim, Abdul Kadir mengatakan ada banyak elemen pemenangan Jokowi-Maruf. Tim utama pemenangan terbentuk secara struktural dari tingkat nasional hingga daerah. Namun, di luar itu pun ada banyak relawan.
“Beliau (Awang, Red) terdaftar di pusat tapi bagian relawan,” kata Kadir.
Namun, dalam PKPU menyebut tim yang bisa melakukan kampanye pilpres mesti tim yang terdaftar. Artinya, para relawan ini jika ingin melakukan kegiatan kampanye harus melaporkan ke tim kampanye yang terdaftar.
“Baru lah kami keluarkan surat pemberitahuan kepada KPU, Bawaslu dan Kepolisian. Memang begitu alurnya,” beber Kadir.
Sebelumnya, Bawaslu Kaltim memanggil mantan Gubenur Kaltim Awang Faroek Ishak pada Senin (5/11) lalu.
Awang dipanggil mengklarifikasi status tim yang ia bentuk untuk kemenangan Jokowi- Maruf pada Pilpres 2019.
Klarifikaai itu berkenaan dengan status tim pemenangan bentukannya dengan tim kampanye Jokowi- Maruf yang dibentuk partai pengusung. Tim itu dikomandoi Safaruddin, Ketua DPD PDIP Kaltim. Awang diperiksa di Kantor Bawaslu, Jl MT Haryono.
Tujuan klarifikasi itu, menurut Ketua Bawaslu Kaltim Saipul Bachtiar, sebagai legal standing saat melakukan kampanye. Itu diatur sesuai UU nomor 7/2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 23/ 2018 tentang Kampanye yang berhak melakukan kampanye adalah tim yang terdaftar di KPU. Sementara data yang dihimpun Bawaslu Kaltim dari KPU, tim yang terdaftar hanya Safaruddin.
“Kami sebenarnya tidak mempersoalkan. Tapi merujuk pada UU itu yang berkampanye harus terdaftar di KPU. Kalau tim pak Awang belum terdaftar artinya saat kampanye tidak sesuai ketentuan,” kata Saipul.
Sebelumnya. tim Awang melayangkan surat pemberitahuan kampanye kepada Bawaslu Kaltim melakukan pelatihan. Semacam kampanye. Kemudian muncul lagi surat permohonan kampanye di Kutai Kartanegara.
Atas kegiatan ini Bawaslu ingin kejelasan status tim pemenangan Awang. Antara relawan atau tim kampanye. Jika relawan maka tak bisa berdiri sendiri berkampanye. Karena mesti terdaftar di KPU. “Jadi beda antara relawan dan tim kampanye yang terstruktur dari nasional hingga daerah. Relawan hanya supporting tim kampanye,” tuturnya.
Saipul menjelaskan jika tim yang tak terdaftar tetapi tetap melakukan kampanye. Maka akan diberi sanksi teguran, hingga tidak diizinkan lagi melakukan kegiatan kampanye.
Hasil klarifikasi itu, Awang, kata Saipul, mengakui belum terdaftar di KPU Kaltim. Dan rencananya pihakanya akan mendaftar. Karena punya bukti surat keputusan (SK) relawan dari nasional.
Awang Faroek mengaku mendapat SK pusat. Setiap kegiatan yang ia lakukan dipantau oleh tim pusat sejak Agustus lalu. Pihaknya pun selalu berkoordinasi dengan dan melaporkan setiap kegiatan. Ia juga mengakui pemanggilan dirinya hanya persoalan administrasi karena belum terdaftar di KPU. (sab)
