1 menit baca1.115 kali dibaca
PENAJAM – DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengklaim surat penggantian Ketua DPRD PPU merupakan instruksi yang harus dilaksanakan.
Sebelumnya, DPD Partai Golkar mengeluarkan surat penggantian Ketua DPRD Kabupaten PPU berdasarkan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 239/DPD/GOLKAR/KT/X2018 tanggal 1 Oktober 2018.
Surat yang ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar PPU Andi Harahap beserta Sekretaris DPD Partai Golkar Muhammad Yusuf, menyatakan Pimpinan DPRD PPU untuk melaksanakan penggantian Ketua DPRD dari Nanang Ali kepada Muhammad Yusuf.
“Dengan adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi/kabupaten, serta surat pengantar dari fraksi sudah jelas penggantian Ketua DPRD itu perintah Partai Golkar,” ungkap Sekertaris DPD Partai Golkar PPU, Muhammad Yusuf, Selasa (9/10).
Lanjutnya, secara kepartaian, Ketua DPRD PPU telah diganti, dan sekarang menjadi ranah DPRD untuk melaksanakan penggantian tersebut.
“Jadi kader Partai Golkar harus melaksanakan instruksi atau perintah partai tidak melihat apapun, bukan berarti mengatakan ada kesalahan atau tidak sebagai alasan penggantian itu,” ucapnya.
Kepada awak media, berapa waktu lalu, Nanang Ali, mengakui tidak mengetahui alasan akan diganti sebagai Ketua DPRD dan tidak ada permintaan partai untuk mengundurkan diri.
Namun, lanjutnya, pergantian itu kebijakan partai yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPRD PPU dua periode itu juga mengaku tidak kaget atas kebijakan partainya karena kabar itu telah mencuat sebelum pemilihan kepala daerah bahwa dirinya ingin digeser dari kursi ketua DPRD PPU. (wn)
Surat yang ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar PPU Andi Harahap beserta Sekretaris DPD Partai Golkar Muhammad Yusuf, menyatakan Pimpinan DPRD PPU untuk melaksanakan penggantian Ketua DPRD dari Nanang Ali kepada Muhammad Yusuf.
“Dengan adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi/kabupaten, serta surat pengantar dari fraksi sudah jelas penggantian Ketua DPRD itu perintah Partai Golkar,” ungkap Sekertaris DPD Partai Golkar PPU, Muhammad Yusuf, Selasa (9/10).
Lanjutnya, secara kepartaian, Ketua DPRD PPU telah diganti, dan sekarang menjadi ranah DPRD untuk melaksanakan penggantian tersebut.
“Jadi kader Partai Golkar harus melaksanakan instruksi atau perintah partai tidak melihat apapun, bukan berarti mengatakan ada kesalahan atau tidak sebagai alasan penggantian itu,” ucapnya.
Kepada awak media, berapa waktu lalu, Nanang Ali, mengakui tidak mengetahui alasan akan diganti sebagai Ketua DPRD dan tidak ada permintaan partai untuk mengundurkan diri.
Namun, lanjutnya, pergantian itu kebijakan partai yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPRD PPU dua periode itu juga mengaku tidak kaget atas kebijakan partainya karena kabar itu telah mencuat sebelum pemilihan kepala daerah bahwa dirinya ingin digeser dari kursi ketua DPRD PPU. (wn)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
