“Partai Demokrat baru mendaftar sore ini (kemarin) untuk mengajukan sengketa bacaleg. Sementara Gerindra dan Berkarya baru sebatas mengkonfirmasi ke Bawaslu untuk mengajukan sengketa. Kami tunggu aja,” kata Anggota Komisiner Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, Jumat (10/8).
Partai Demokrat sudah resmi mengajukan sengketa bacaleg. Tapi Hari belum bisa menyebut nama, karena harus meneliti terlebih dulu berkasnya.
“Saat ini nama dan jumlah bacaleg Demokrat yang mengajukan sengketa saya belum tahu. Nanti ya, saya kabarin jumlah dan namanya siapa saja,” ungkap Hari.
Dia menyatakan Bawaslu Kaltim sangat terbuka jika ada partai politik atau bakal calon anggota legislatif yang tidak lolos, mengajukan sengketa jika merasa dirugikan.
Hari menjelaskan, dirugikan maksudnya, ada pihak, parpol atau bacaleg, yang benar-benar dirasakan para bacaleg yang ditolak, dan bukan atas nama partai.
Ia mengatakan, putusan sengketa diajukan ke Bawaslu memang belum bersifat mengikat. Hal ini dikarenakan, hasil putusan tersebut dimungkinkan naik banding ke tingkat (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Kalau merasa dirugikan kami persilahkan untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu,” imbuh Hari. (sab)
“Partai Demokrat baru mendaftar sore ini (kemarin) untuk mengajukan sengketa bacaleg. Sementara Gerindra dan Berkarya baru sebatas mengkonfirmasi ke Bawaslu untuk mengajukan sengketa. Kami tunggu aja,” kata Anggota Komisiner Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto, Jumat (10/8).
Partai Demokrat sudah resmi mengajukan sengketa bacaleg. Tapi Hari belum bisa menyebut nama, karena harus meneliti terlebih dulu berkasnya.
“Saat ini nama dan jumlah bacaleg Demokrat yang mengajukan sengketa saya belum tahu. Nanti ya, saya kabarin jumlah dan namanya siapa saja,” ungkap Hari.
Dia menyatakan Bawaslu Kaltim sangat terbuka jika ada partai politik atau bakal calon anggota legislatif yang tidak lolos, mengajukan sengketa jika merasa dirugikan.
Hari menjelaskan, dirugikan maksudnya, ada pihak, parpol atau bacaleg, yang benar-benar dirasakan para bacaleg yang ditolak, dan bukan atas nama partai.
Ia mengatakan, putusan sengketa diajukan ke Bawaslu memang belum bersifat mengikat. Hal ini dikarenakan, hasil putusan tersebut dimungkinkan naik banding ke tingkat (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Kalau merasa dirugikan kami persilahkan untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu,” imbuh Hari. (sab)
