PPK se-Kutim Mogok jelang Pemilu 2019

SANGATTA - Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) di 18 kecamatan se-Kutai Timur mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jelang Pemilu 2019 mendatang. Mereka juga siap mengundurkan diri.

Koordinator PPK Kutim, Mursalim mengatakan aksi ini dilakukan karena tidak sesuainya anggaran yang diberikan. Setidaknya Mursalim telah dua kali nenombok dana untuk kegiatan pleno.

“Kami sudah dua kali rapat pleno, selama itu pula kami talangi kebutuhan. Padahal ini kan ada dana dari APBN, tapi malah harus mengeluarkan uang pribadi,” ujarnya saat diwawancara, Senin (23/7).

Tidak hanya honor tersebut, bahkan uang TPS pun dipangkas sangat besar. Sangat tidak rasional, bahkan hingga saat ini dirinya mengaku tidak tahu alasan pasti hal itu terjadi.

“TPS sebelumnya Rp 600 ribu, sekarang hanya Rp 200 ribu, kan tidak sesuai. Uang transport juga berkurang. Sampai kemarin malam itu, PPK Sandaran sempat menangis, karena tidak ada dana untuk pulang-pergi. Bayangkan saja, perjalanan mereka ke Sangatta saja bisa mencapai Rp 4,5 juta,” tandasnya.

Menurutnya, KPU tidak bisa mengambil keputusan. Dia mengeluhkan KPU hanya mencari alasan untuk menunggu dana itu dari pusat. Dia mengatakan jika mengetahui kondisinya seperti ini tidak akan menerima pekerjaan menjadi PPK.

“Kalau ada anggaran kami jalankan tugas. Masa kami mau kerja tanpa anggaran. Kalau gaji kami tidak meminta tambahan. Cukuplah sudah segitu. Tapi kan honor perjalanan, apalagi daerah terjauh.

“Pilgub kemarin itu saja kami dapat Rp 900 ribu, masih kekurangan untuk perjalanan. Sekarang hanya dikasih 1/4, bagaimana kami tidak pusing,” katanya.

Mursalim menjelaskan, saat ini dia dan seluruh PPK tidak mundur. Hanya saja ia mempersilakan jika KPU mau mencari orang yang siap menggantikan poisisnya.

“Kami siap mundur. Saya juga perlu makan untuk keluarga. KPU Pusat kalau mau tahu silahkan datang kesini,” ucapnya. (yul1116)