Di mana Sekwan membacakan ada 28 anggota dewan yang hadir, namun faktanya hanya ada 15 wakil rakyat di dalam ruang rapat.
“Data absensi kehadiran anggota DPRD itu mesti dibuka. Kalau data itu sulit dibuka, itu menegaskan indikasi ketidakberesan lalu lintas administrasi di kesekretariatan DPRD. Kejelekan anggota DPRD yang malas ikut rapat jangan ditutupi dong,” kata Castro-sapaan akrabnya, Kamis (12/7).
Secara teknis, kata dia, sebaiknya sebelum rapat paripurna, pimpinan membacakan secara terbuka siapa anggota dewan yang tidak hadir dan berasal dari fraksi apa. Hal itu dilakukan agar publik dan media mudah mengawasi.
“Selama ini kan terkesan tertutup, hanya sekretariat dewan dan pimpinan yang mengetahui. Mereka ini kan pejabat publik, diutus oleh rakyat. Maka ada hak publik untuk mengetahui siapa utusannya yang berkelakuan buruk,” ujarnya.
Secara hukum, lanjut Castro pembohongan data absensi kehadiran anggota yang tidak quorum saat paripurna bisa berimplikasi terhadap hasil rapat.
“Hasil-hasil rapat Paripurna itu bisa dianggap batal demi hukum (vanrechtswege nietig). Artinya, apapun akibat dari keputusan yang diambil dari rapat Paripurna, dianggap tidak pernah ada,”sebut Castro.
Karenanya, Castro meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim agar tidak diam untuk mengawasi.
“BK mestinya tidak diam. Panggil anggota-anggota DPRD yang pemalas, minta daftar absensinya dan umumkan ke publik siapa saja yang masuk daftar anggota pemalas. Kalau perlu buat penghargaan bagi anggota DPRD paling pemalas setiap tahun,” usul Castro.
Ia juga meminta agar partai mengevaluasi kehadiran anggota mereka di parlemen. (sab)
