Mahasiwa dalam orasinya mengatakan melihat kinerja Ketua Panwaslu Kota Samarinda, kehadiran mereka seolah datang tanpa undangan untuk melakukan aksi damai serta meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar mencopot ketua panwaslu dari jabatanya.
“Kami nilai tidak maksimal melakukan pengawasan dengan berbagai alasan mereka menepis itu dan kami secara langsung meminta kepada DKPP untuk mencopot Ketua Panwaslu dari jabatanya,” tambahnya.
Terkait itu, Ketua Panwaslu Samarinda, Abdul Muin angkat bicara. Muin mengaku sama sekali tak mengabaikan kasus tersebut, tapi tidak cukup bukti untuk melajutkan prosesnya.
“Kasus itu sudah kami tangani, seperti bagi-bagi beras. Kasusnya kami hentikan karena tidak ada saksi. Syarat kasus dilanjutkan, kan harus ada saksi. Minimal dua orang saksi,” tegas Muin.
“Tidak benar kalau kami tidak tindaklanjuti apa yang menjadi tuntutkan mereka. Semua kasus yang kita tangani harus memenuhi unsur materil dan formil-nya. Kalau tidak terpenuhi meteriilnya tidak bisa diproses. Itu ketentuan undang-undang, saksinya siapa, terlapornya siapa, buktinya apa. itu harus terpenuhi semua,” tambahnya.
Soal tuntutan mahasiswa akan melaporkan dirinya ke DKPP, Muin menantang para mahasiswa yang melakukan aksi. Muin mengaku jika dipanggil DKPP akan siap hadir.
“Terakit akan melaporkan ke DKPP untuk mencopot saya, silahkan saja. Mereka punya hak. Sekalai lagi kami tidak bisa memaksakan segala sesuatu jika tidak memenuhi syarat. Saya siap dipanggil jika dimintai keterangan,” tantang Muin. (sab)
Mahasiwa dalam orasinya mengatakan melihat kinerja Ketua Panwaslu Kota Samarinda, kehadiran mereka seolah datang tanpa undangan untuk melakukan aksi damai serta meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar mencopot ketua panwaslu dari jabatanya.
“Kami nilai tidak maksimal melakukan pengawasan dengan berbagai alasan mereka menepis itu dan kami secara langsung meminta kepada DKPP untuk mencopot Ketua Panwaslu dari jabatanya,” tambahnya.
Terkait itu, Ketua Panwaslu Samarinda, Abdul Muin angkat bicara. Muin mengaku sama sekali tak mengabaikan kasus tersebut, tapi tidak cukup bukti untuk melajutkan prosesnya.
“Kasus itu sudah kami tangani, seperti bagi-bagi beras. Kasusnya kami hentikan karena tidak ada saksi. Syarat kasus dilanjutkan, kan harus ada saksi. Minimal dua orang saksi,” tegas Muin.
“Tidak benar kalau kami tidak tindaklanjuti apa yang menjadi tuntutkan mereka. Semua kasus yang kita tangani harus memenuhi unsur materil dan formil-nya. Kalau tidak terpenuhi meteriilnya tidak bisa diproses. Itu ketentuan undang-undang, saksinya siapa, terlapornya siapa, buktinya apa. itu harus terpenuhi semua,” tambahnya.
Soal tuntutan mahasiswa akan melaporkan dirinya ke DKPP, Muin menantang para mahasiswa yang melakukan aksi. Muin mengaku jika dipanggil DKPP akan siap hadir.
“Terakit akan melaporkan ke DKPP untuk mencopot saya, silahkan saja. Mereka punya hak. Sekalai lagi kami tidak bisa memaksakan segala sesuatu jika tidak memenuhi syarat. Saya siap dipanggil jika dimintai keterangan,” tantang Muin. (sab)
