“Pelaporan dan pengeluaran dana kampanye setiap paslon itu wajib. Kalau paslon tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ke KPU, bisa gugur,” kata Viko baru-baru ini.
Viko juga mengingatkan setiap paslon agar tidak menggunakan dana melebihi batas yang sudah disepakati Rp93,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari dana sumbangan perorangan atau badan usaha/swasta akan ditetapkan setelah penetapan paslon.
Viko menjelaskan, setiap pasangan calon dibolehkan menerima dana sumbangan parpol maupun badan usaha dibatasi maksimal Rp750 juta. Sementara untuk perseorang Rp 75 juta.
Kata Viko, dalam aturan sumbangan dana perseorangan dan perusahaaan wajib mencantumkan identitas diri.
“Tidak boleh atas nama hamba Allah. Harus ada identitasnya,” imbuhnya. (sab)
“Pelaporan dan pengeluaran dana kampanye setiap paslon itu wajib. Kalau paslon tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ke KPU, bisa gugur,” kata Viko baru-baru ini.
Viko juga mengingatkan setiap paslon agar tidak menggunakan dana melebihi batas yang sudah disepakati Rp93,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari dana sumbangan perorangan atau badan usaha/swasta akan ditetapkan setelah penetapan paslon.
Viko menjelaskan, setiap pasangan calon dibolehkan menerima dana sumbangan parpol maupun badan usaha dibatasi maksimal Rp750 juta. Sementara untuk perseorang Rp 75 juta.
Kata Viko, dalam aturan sumbangan dana perseorangan dan perusahaaan wajib mencantumkan identitas diri.
“Tidak boleh atas nama hamba Allah. Harus ada identitasnya,” imbuhnya. (sab)