Menurut dia, berdasarkan ketentuan jika ada yang merusak APK paslon akan dikenakan sanksi pidana UU tentang Pemilihhan Kepala Daerah.
"Kalau pemahaman kami sesui aturan, bahwa APK resmi paslon yang difasilitasi KPU dan tambahan 150 persen untuk paslon akan diproses pidana. Tapi kalau masuk APK tidak resmi, akan menjadi pertimbangan lain terhadap pelanggaran tersebut," ungkap Saipul.
Sebelumnya Ketua Panwaslu Balikpapan, Ahmadi Azis membenarkan ada orang yang mengaku sebagai anggota Panwaslu mencabut banner paslon nomor urut 1. Informasi itu diperolehnya dari warga yang mempertanyakan aksi oknum tersebut karena tidak didampingi oleh Satpol PP selaku bagian penertiban terhadap APK.
Diungkapkannya, APK yang dicabut merupakan APK yang tidak masuk dalam kategori pelanggaran karena tidak tercatat Panwaslu dan dicetak sendiri oleh tim pemenangan dan pemasangannya di sejumlah titik. Hanya saja, meski itu merupakan pelanggaran tetap saja yang harus mencabutnya secara resmi.
Soal duagaan aknum paslon lain yang mencabut APK tersebut, dirinya belum berani memastikan. Sebab, kata dia belum ada investigasi mendalam terkait aksi pelaku. Atas kejaidan itu pihaknya akan merapatkan kepada sentra Gakumdu.
"Setiap kejadian yang mencurigakan kami meminta warga agar melaporkan setiap kejadian yang serupa dan mencurigakan. Dan kalau ada oknum yang tidak dilengkapi ID card jangan percaya," imbunnya. (sab)
Menurut dia, berdasarkan ketentuan jika ada yang merusak APK paslon akan dikenakan sanksi pidana UU tentang Pemilihhan Kepala Daerah.
"Kalau pemahaman kami sesui aturan, bahwa APK resmi paslon yang difasilitasi KPU dan tambahan 150 persen untuk paslon akan diproses pidana. Tapi kalau masuk APK tidak resmi, akan menjadi pertimbangan lain terhadap pelanggaran tersebut," ungkap Saipul.
Sebelumnya Ketua Panwaslu Balikpapan, Ahmadi Azis membenarkan ada orang yang mengaku sebagai anggota Panwaslu mencabut banner paslon nomor urut 1. Informasi itu diperolehnya dari warga yang mempertanyakan aksi oknum tersebut karena tidak didampingi oleh Satpol PP selaku bagian penertiban terhadap APK.
Diungkapkannya, APK yang dicabut merupakan APK yang tidak masuk dalam kategori pelanggaran karena tidak tercatat Panwaslu dan dicetak sendiri oleh tim pemenangan dan pemasangannya di sejumlah titik. Hanya saja, meski itu merupakan pelanggaran tetap saja yang harus mencabutnya secara resmi.
Soal duagaan aknum paslon lain yang mencabut APK tersebut, dirinya belum berani memastikan. Sebab, kata dia belum ada investigasi mendalam terkait aksi pelaku. Atas kejaidan itu pihaknya akan merapatkan kepada sentra Gakumdu.
"Setiap kejadian yang mencurigakan kami meminta warga agar melaporkan setiap kejadian yang serupa dan mencurigakan. Dan kalau ada oknum yang tidak dilengkapi ID card jangan percaya," imbunnya. (sab)
