Surat pemanggilan kepada PSI, kata Bagja, sudah resmi disampaikan. Bawaslu meminta PSI memberikan klarifikasi atas iklan yang ada di enam media cetak nasional dan daerah.
Adapun iklan tersebut menayangkan lambang partai nomor partai, calon presiden yang didukung partai dan susunan kabinet berdasarkan survei partai tersebut. Temuan atas iklan ini berdasarkan pantauan dari panwaslu di daerah dan juga anggota Bawaslu.
“Temuan ini sudah dipantau teman-teman dan akan diperdalam. Karena itu PSI kami panggil untuk melakukan klarifikasi. Yang jelas ini terindikasi pelanggaran,” jelas Bagja.
Bagja juga mengingatkan bahwa Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers sudah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait peraturan kampanye Pemilu 2019. Dalam kesepakatan ini diatur tentang larangan melakukan kampanye atau tindakan yang mengandung unsur kampanye sebelum masa kampanye pemilu resmi dimulai. Sebagaimana diketahui, masa kampanye Pemilu 2019 akan dimulai pada 23 September mendatang. (rol)
Surat pemanggilan kepada PSI, kata Bagja, sudah resmi disampaikan. Bawaslu meminta PSI memberikan klarifikasi atas iklan yang ada di enam media cetak nasional dan daerah.
Adapun iklan tersebut menayangkan lambang partai nomor partai, calon presiden yang didukung partai dan susunan kabinet berdasarkan survei partai tersebut. Temuan atas iklan ini berdasarkan pantauan dari panwaslu di daerah dan juga anggota Bawaslu.
“Temuan ini sudah dipantau teman-teman dan akan diperdalam. Karena itu PSI kami panggil untuk melakukan klarifikasi. Yang jelas ini terindikasi pelanggaran,” jelas Bagja.
Bagja juga mengingatkan bahwa Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers sudah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait peraturan kampanye Pemilu 2019. Dalam kesepakatan ini diatur tentang larangan melakukan kampanye atau tindakan yang mengandung unsur kampanye sebelum masa kampanye pemilu resmi dimulai. Sebagaimana diketahui, masa kampanye Pemilu 2019 akan dimulai pada 23 September mendatang. (rol)
