Soal APK, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan daerah sudah harus bersih dari baliho setelah memasuki masa kampanye. Penertibannya, masih simpang siur. Panwaslu meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tapi Satpol malah menyebutkan penertiban APK murni kewenangan Panwaslu.
Dalam penurunan APK di Kota Samarinda misalnya, Panwaslu dan Satpol PP saling lempar tanggungjawab. “Kita hanya diberikan kewenangan untuk pengawasan di lapangan. Yang berwenang menurunkan baliho adalah Pemkot Samarinda dalam hal ini Satpol PP,” tegas Ketua Panwaslu Kota Samarinda Abdul Muin, Minggu (18/2) kemarin.
APK yang masih sangat mudah ditemui baik di sudut kota dan kecamatan, diakui Muin Panwaslu tidak punya anggaran.
“Panwas tidak ada anggaran untuk menurunkan baliho, sebab itu bukan tugas kita (Panwaslu). Itu yang perlu dipahami,” ujar Muin.
Muin juga mengakui dalam penurunan APK, pihaknya masih terkendala personel dan mobil crane. “Yang menjadi persolan kami menurunkan APK yang cukup tinggi, kita butuh mobil crane. Malam kemarin beberapa aja yang kita turunkan karena hanya satu mobil crane. Kita berharap ada tambahan 2 mobil crane dari pemerintah,” ujarnya.
Terkait penurunan APK dia juga berharap kepada tim pasangan calon agar membantu menurunkannya.
Baliho yang masih berdiri di Samarinda, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda, Ruskan saat dikonfirmasi media ini, Minggu (18/2) kemarin sore mengaku baliho adalah tugas Panwaslu.
“Kalau masalah APK, domain Panwaslu. Satpol hanya back up dan pengamanan,” tandasnya.
Berdasarkan pantauan media ini, hingga Minggu (18/2) pagi baliho masih terpasang di sudut kota. Di simpang muara misalnya, masih terpampang baliho raksasa yang belum tersentuh pada Minggu pagi.
Senada dengan Ruskan, Kepala Satpol PP Kaltim, Gede Yusa menjelaskan penertiban APK sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kewenangan teknisnya berada di Satpol PP kabupaten/kota.
“Oh soal APK ya, itu ada di kabupaten/kota,” ujar Gede ditemui Koran Kaltim saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai di Halaman Parkir GOR Madya Sempaja Samarinda, Minggu (18/2) kemarin.
Ia menyebut, Satpol PP hanya bertugas menurunkan maupun pembersihan APK, sesuai arahan dari pemerintah kota (pemkot) atau pemerintah kabupaten (Pemkab) setelah mendapat mandat dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), atau Badan pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kecuali penertiban atau pembersihan, yang ada di lingkungan Kantor Sekretariat Gubernur Kaltim, atau kantor Organuisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, seperti kemarin waktu pak Sekda,” paparnya.
Meski demikian, ia tetap memantau dan mendapatkan laporan dari masing-masing Kepala Satpol PP di masing-masing kabupaten/kota menyangkut aktifitas pemberishan baliho di daerah. (sab/rs)
