Meski demikian, bawaslu tetap akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika ada akun tidak resmi dari paslon di medsos yang memunculkan isu SARA. “Seperti fitnah-memfitnah dan memunculkan isu SARA itu masuk di pidana umum atau UU ITE,”sebutnya.
Terkait pola koordinasi antara pengawas pemilu dan kepolisian, akan dikoordinasikan dengan Bawaslu RI. “Kita akan sampaikan ke Bawaslu RI untuk pola koordinasi ini, kepada pihak keamanan yang mempunyai jangkauan untuk mengawasi di media sosial tadi,”ujar Saipul.
Seperti di Komisi Penyiaran, kata dia, hanya mengawasi penyiaran. Begitu juga di UU Pilkada yang membatasi gerak pengawas pemilu. (sab)
Meski demikian, bawaslu tetap akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika ada akun tidak resmi dari paslon di medsos yang memunculkan isu SARA. “Seperti fitnah-memfitnah dan memunculkan isu SARA itu masuk di pidana umum atau UU ITE,”sebutnya.
Terkait pola koordinasi antara pengawas pemilu dan kepolisian, akan dikoordinasikan dengan Bawaslu RI. “Kita akan sampaikan ke Bawaslu RI untuk pola koordinasi ini, kepada pihak keamanan yang mempunyai jangkauan untuk mengawasi di media sosial tadi,”ujar Saipul.
Seperti di Komisi Penyiaran, kata dia, hanya mengawasi penyiaran. Begitu juga di UU Pilkada yang membatasi gerak pengawas pemilu. (sab)
