Sehingga apabila ada gugatan dari pihak partai politik (parpol), baik secara Tata Usaha Negara (TUN) ataupun perdata, maka Kejari Kubar akan mewakili pihak KPU Kubar sebagai tergugat.
“Ini langkah sesuai arahan pusat dan provinsi,” beber FX Irianto kepada Koran Kaltim, Sabtu (23/12) lalu di Sendawar.
Sementara itu, Kepala Kejari Kubar, Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, kejaksaan memiliki tugas pokok untuk menangani masalah tindak pidana dan perdata. Yang menjadi isu nasional adalah pemutakhiran data pemilih.
“Kita berharap dalam pemilu 2018 dan 2019 di Kubar berjalan aman dan lancar. Dengan adanya penandatanganan MoU antara Kejari dan KPU ini, Kejari Kubar akan memberikan peran dalam pesta demokrasi,” beber Syarief Sulaeman. (imr)
Sehingga apabila ada gugatan dari pihak partai politik (parpol), baik secara Tata Usaha Negara (TUN) ataupun perdata, maka Kejari Kubar akan mewakili pihak KPU Kubar sebagai tergugat.
“Ini langkah sesuai arahan pusat dan provinsi,” beber FX Irianto kepada Koran Kaltim, Sabtu (23/12) lalu di Sendawar.
Sementara itu, Kepala Kejari Kubar, Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, kejaksaan memiliki tugas pokok untuk menangani masalah tindak pidana dan perdata. Yang menjadi isu nasional adalah pemutakhiran data pemilih.
“Kita berharap dalam pemilu 2018 dan 2019 di Kubar berjalan aman dan lancar. Dengan adanya penandatanganan MoU antara Kejari dan KPU ini, Kejari Kubar akan memberikan peran dalam pesta demokrasi,” beber Syarief Sulaeman. (imr)