Ia berpesan, agar peran organisasi perempuan dapat tingkatkan dalam Pemilu. Yakni sebagai motivator, penggiat dan penggerak kaum perempuan untuk turut perduli menentukan nasib dan arah perjuangan pembangunan Kaltim ke depan. “Melalui kesetaraan gender kini perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku partisipan politik. Sekali lagi data (kependudukan) yang update, akurat dan terpercaya merupakan tahapan yang sangat krusial dan penting dalam mendukung suksesnya Pilgub Kaltim 2018,” ujar Silas.
Sementara itu, Ketua KPUD Kubar FX Irianto mengungkapkan, dalam kegiatan FGD itu, ada tiga poin utama yang sangat penting. Di antaranya penandatanganan MoU (Memorandum of Undarstanding) dengan Kejaksaan Negeri Kubar untuk menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas KPU Kubar. “Termasuk peran perempuan dalam kemajuan demokrasi dan pemutakhiran data kependudukan, dalam kerangka penataan dan penertiban data dan dokumen kependudukan. Serta pembahasan proses penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota,” beber Irianto.
Untuk diketahui, dalam acara itu hadir pula Pemerintah Kecamatan Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat dan Linggang Bigung. Juga hadir perwakilan masyarakat, partai politik, Panwaslu Kubar, serta PPK se-Sendawar. (imr)
Ia berpesan, agar peran organisasi perempuan dapat tingkatkan dalam Pemilu. Yakni sebagai motivator, penggiat dan penggerak kaum perempuan untuk turut perduli menentukan nasib dan arah perjuangan pembangunan Kaltim ke depan. “Melalui kesetaraan gender kini perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku partisipan politik. Sekali lagi data (kependudukan) yang update, akurat dan terpercaya merupakan tahapan yang sangat krusial dan penting dalam mendukung suksesnya Pilgub Kaltim 2018,” ujar Silas.
Sementara itu, Ketua KPUD Kubar FX Irianto mengungkapkan, dalam kegiatan FGD itu, ada tiga poin utama yang sangat penting. Di antaranya penandatanganan MoU (Memorandum of Undarstanding) dengan Kejaksaan Negeri Kubar untuk menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas KPU Kubar. “Termasuk peran perempuan dalam kemajuan demokrasi dan pemutakhiran data kependudukan, dalam kerangka penataan dan penertiban data dan dokumen kependudukan. Serta pembahasan proses penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota,” beber Irianto.
Untuk diketahui, dalam acara itu hadir pula Pemerintah Kecamatan Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat dan Linggang Bigung. Juga hadir perwakilan masyarakat, partai politik, Panwaslu Kubar, serta PPK se-Sendawar. (imr)
