Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi mengatakan, sesuai tema Hardiknas tahun ini yaitu Bergerak Serentak Menuju Merdeka Belajar jangan sampai dimaknai sebebas-bebasnya dan salah kaprah. Merdeka Belajar yang dimaksud adalah memberikan kebebasan bagi para guru untuk berinovasi, berkolaborasi dan berpikir kritis untuk mencari model pembelajaran yang tepat.
Bahkan, untuk mendukung program Merdeka Belajar tersebut Disdik Kaltim sudah memiliki program unggulan pembelajaran jarak jauh yang dinamainya Distance Learning, sehingga dengan adanya program tersebut, anak-anak didik yang tinggal di pedalaman akan memiliki hak yang sama dengan anak-anak di perkotaan dalam mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbaik.
“Jadi Distance Learning ini bukan hanya pandemi saja ada pembelajaran jarak jauh, jadi dengan adanya Distance Learning, guru di kota bisa mengajar anak di pedalaman. Program ini juga yang saya namai One Teacher One Laptop, One Student One Android, ” kata Anwar seraya menambahkan dalam waktu dekat pihaknya berencana akan menggelar workshop bagi para guru dalam rangka pembelajaran menggunakan Informasi Teknologi (IT).
Namun program Distance Learning tersebut baru dapat berjalan jika ada sarana pendukungnya, untuk itu pada tahun ini Disdikbud kata Anwar sudah menganggarkan sebanyak 1.309 unit laptop yang diperuntukan bagi guru-guru yang ada di pedalaman Kaltim untuk mendapatkan prioritas.
Persoalan lain yang coba diurai yakni terkait sekolah yang belum memiliki gedung representative tempat belajar mengajar seperti di SMAN 17 Jl Pattimura, Kecamatan Samarinda Seberang, SMAN 14 di Jl Nusyirwan Ismail Kecamatan Sungai Kunjang dan SMAN 16 di Jl Piano Kecamatan Samarinda Utara.
“Khusus SMAN 16 ini masih belum bisa dibangun, karena lahannya masih sengketa, oleh petani lokal dianggap lahan dia, tapi kami memiliki sertifikat, dan ini terpaksa dipending,” papar Anwar.
Terkait jumlah tenaga guru, Anwar mengakui pihaknya hingga saat ini masih kekurangan banyak tenaga guru sekitar 700 orang khusus untuk guru SMAN, sedangkan untuk guru SMKN, Disdikbud masih kekurangan sekitar seribu guru.
Untuk menanggulangi kekurangan guru tersebut, pihaknya berinisiatif untuk memberdayakan guru honor yang dibiayai oleh Pemprov dan guru honor sekolah masing-masing. Hal ini dilakukan sembari menunggu pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Selama pandemi Covid-19 di sekolah-sekolah khususnya tingkat SMA/SMK memang tidak ada kegiatan belajar mengajar (KBM), sehingga alokasi dana untuk KBM boleh dialihkan dan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jika tidak habis harus dikembalikan. “Kalau BOSDA itu kembali ke rekening daerah, kalau BOSNAS boleh nanti untuk dipakai tahun berikutnya atau di anggaran perubahan,” tuturnya.
Persoalan lain yang masih perlu diurai yaitu ada orangtua murid yang masih menjadi komite sekolah padahal anaknya tidak lagi bersekolah di sekolah tersebut. Akibat hal tersebut, dirinya jelas Anwar sering mendapatkan kritik dari berbagai pihak menanyakan hal tersebut.
Penulis: Maruly
Editor: Aspian Nur
