Soal pendanaan pihaknya masih melakukan perancangan oleh tim yang sudah dibentuk. Menurutnya, membangun fasilitas pendidikan punya banyak jalan.
Untuk tahap awal bisa saja dilakukan dengan menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana Unmul selaku Badan Layanan Umum (BLU) punya kewenangan mengelola PNBP sendiri. "Skema pembiayaan banyak, kami sudah pernah ajukan konsorsium perguruan tinggi Kalimantan di Asian Development Bank. Kalau itu dapat, sekitar Rp300 miliar. Bisa di 2021 untuk tahap awal pembangunan," sebut Masjaya.
Penggunaan lahan Bukit Suharto yang berstatus Taman Hutan Rakyat tak menyalahi aturan. Pasalnya, disebutkan dalam UU instansi yang mengelola hutan pendidikan bisa menggunakan lahan maksimal 10 persen. Saat ini Unmul kata dia mengelola lebih dari 22 ribu hektar hutan pendidikan. "Ini justru akan menjaga hutan, kalau sudah klir semua status lahannya. Persetujuan menteri masih berproses," tegasnya.
Sejumlah fakultas akan dipindahkan ke kampus yang baru terutama fakultas yang mendukung IKN. "Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Budaya. Jadi IKN tidak perlu bangun universitas lagi," jelas Masjaya. (*)
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
Soal pendanaan pihaknya masih melakukan perancangan oleh tim yang sudah dibentuk. Menurutnya, membangun fasilitas pendidikan punya banyak jalan.
Untuk tahap awal bisa saja dilakukan dengan menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana Unmul selaku Badan Layanan Umum (BLU) punya kewenangan mengelola PNBP sendiri. "Skema pembiayaan banyak, kami sudah pernah ajukan konsorsium perguruan tinggi Kalimantan di Asian Development Bank. Kalau itu dapat, sekitar Rp300 miliar. Bisa di 2021 untuk tahap awal pembangunan," sebut Masjaya.
Penggunaan lahan Bukit Suharto yang berstatus Taman Hutan Rakyat tak menyalahi aturan. Pasalnya, disebutkan dalam UU instansi yang mengelola hutan pendidikan bisa menggunakan lahan maksimal 10 persen. Saat ini Unmul kata dia mengelola lebih dari 22 ribu hektar hutan pendidikan. "Ini justru akan menjaga hutan, kalau sudah klir semua status lahannya. Persetujuan menteri masih berproses," tegasnya.
Sejumlah fakultas akan dipindahkan ke kampus yang baru terutama fakultas yang mendukung IKN. "Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Budaya. Jadi IKN tidak perlu bangun universitas lagi," jelas Masjaya. (*)
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur