Jumlah siswa hanya 42 orang. Guru ada 8 orang. Gajinya Rp270 ribu per bulan.
“Mengajar perharinya itu digaji Rp10 ribu yang baru dibayar setelah dana BOSKab dan BOSNas turun, tiga bulan sekali. Coba bayangkan, guru mana yang mau bertahan yang jauhnya seperti ini, penuh perjuangan pokoknya,” kata Kepala SD tersebut, Sukmawati, kepada Korankaltim.com, belum lama ini.
Siswa sekolah swasta induk tersebut digratiskan. Bukan karena didanai oleh pihak lain. Namun, itu karena pihak sekolah takut memungut biaya yang berakibat minat orang tua menyekolahkan anaknya buyar. Mayoritas warga setempat bekerja sebagai nelayan dan budidaya tambak.
“Jadi kalau disuruh bayar juga susah, kita takut mereka malah enggak mau sekolah. Operasional kita sendiri semuanya dari dana BOS (Kabupaten dan nasional),” ujarnya.
Dana BOSKab sendiri, lanjut Sukmawati, hanya mendapat Rp5,4 juta menyesuaikan dengan jumlah siswa yang sedikit.
PT PHM sendiri ikut membantu dengan komputer untuk staf TU dan menyediakan transportasi bagi guru yang berasal dari Muara Jawa Ulu.
Bahkan, TNI Angkatan Laut juga bersimpati terhadap sekolah tersebut dengan menyediakan sembako kepada tenaga pengajar untuk setiap bulannya.
Ada dua orang guru penduduk asli Dusun Muara Pegah yang memilih mengabdi untuk dusunnya. Saat ini, sekolah tersebut sangat membutuhkan meja dan kursi. Satu meja dan kursi panjang diisi oleh 6 siswa. Kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan.
“Paling tidak jumlah meja dan kursi yang dibutuhkan itu 21 buah," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
