"Kalau anggaran cukup, mudah-mudahan bisa terealisasi. Kalau perlu dibantu penuh. Nanti dibahas di Anggaran Perubahan 2019," kata Rahmad Mas'ud, Selasa (16/7/2019).
Dirinya menyebut, pemberian bantuan untuk uang gedung di sekolah swasta sempat terhenti di 2017 dan 2018 karena defisit anggaran. "Jadi ketika itu ditiadakan," ungkapnya.
Adanya subsidi atau dana partisipasi, lanjut Rahmad, agar orangtua tidak terlalu merasa berat ketika harus menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta. Di sisi lain, ada profit yang bisa dikelola oleh sekolah swasta.
"Kan ada azas keseimbangan. Untuk SMA/SMK, harus melihat regulasi karena pengelolaan di Pemprov Kaltim. Apakah bisa disubsidi oleh Pemkot Balikpapan atau kita mintakan ke provinsi," pungkasnya.
Penulis/Editor : Hendra
"Kalau anggaran cukup, mudah-mudahan bisa terealisasi. Kalau perlu dibantu penuh. Nanti dibahas di Anggaran Perubahan 2019," kata Rahmad Mas'ud, Selasa (16/7/2019).
Dirinya menyebut, pemberian bantuan untuk uang gedung di sekolah swasta sempat terhenti di 2017 dan 2018 karena defisit anggaran. "Jadi ketika itu ditiadakan," ungkapnya.
Adanya subsidi atau dana partisipasi, lanjut Rahmad, agar orangtua tidak terlalu merasa berat ketika harus menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta. Di sisi lain, ada profit yang bisa dikelola oleh sekolah swasta.
"Kan ada azas keseimbangan. Untuk SMA/SMK, harus melihat regulasi karena pengelolaan di Pemprov Kaltim. Apakah bisa disubsidi oleh Pemkot Balikpapan atau kita mintakan ke provinsi," pungkasnya.