“Triwulan satu, dua dan tiga di (SPj Barang dan jasa) 2018 sudah oke,” jelasnya dikonfirmasi korankaltim.com, Sabtu (16/2/2019).
Hifsi menerangkan, jalur Bosnas tersebut selama ini turun dari Pemerintah Provinsi Kaltim langsung ke sekolah.
Disdikbud Kukar, katanya, seharusnya mendapat laporan. "Jadi ada perilaku sekolah, oknum sekolah yang merasa nyaman dengan langsung lapor saja ke pusat tanpa memberitahu kita, susahnya di kita karena kan kalau mereka belanja barang dan modal itu harus dicatatkan dalam aset kita. Bahkan aset (Barang Milik Daerah) pun ikut bermasalah, jadi ini yang menjadi hal mengapa kita mendapat predikat WDP kemarin,” ungkapnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Muh. Huldi
“Triwulan satu, dua dan tiga di (SPj Barang dan jasa) 2018 sudah oke,” jelasnya dikonfirmasi korankaltim.com, Sabtu (16/2/2019).
Hifsi menerangkan, jalur Bosnas tersebut selama ini turun dari Pemerintah Provinsi Kaltim langsung ke sekolah.
Disdikbud Kukar, katanya, seharusnya mendapat laporan. "Jadi ada perilaku sekolah, oknum sekolah yang merasa nyaman dengan langsung lapor saja ke pusat tanpa memberitahu kita, susahnya di kita karena kan kalau mereka belanja barang dan modal itu harus dicatatkan dalam aset kita. Bahkan aset (Barang Milik Daerah) pun ikut bermasalah, jadi ini yang menjadi hal mengapa kita mendapat predikat WDP kemarin,” ungkapnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Muh. Huldi