Pertemuan ini diinisiasi setelah Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim) Rina Zainun yang menjelaskan, usai menerima aduan dari orangtua korban pihaknya langsung berkoordinasi dengan Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal. Pihak DPRD Kukar Merespons cepat laporan kejadian dan telah berkoordinasi dengan kelurahan dan instansi pendidikan setempat untuk menggelar mediasi.
Dalam mediasi tersebut, terungkap tindakan kekerasan yang dilakukan oknum guru tersebut bukanlah kejadian pertama, tetapi sudah berulang kali. "Fakta ini diperkuat dengan bukti-bukti tangkapan layar percakapan chat yang diserahkan oleh pihak orang tua korban. Atas dasar itu, mereka para orang tua mendesak supaya oknum guru yang bersangkutan segera dimutasi dari sekolah itu," kata Rina kepada Korankaltim.com Rabu (18/11/2026).
Dalam kejadian ini pihak menegaskan akan mengutamakan pemulihan trauma dan kondisi psikis anak-anak tersebut. Lamanya masa pengabdian maupun alasan kondisi kesehatan dan masalah pribadi sang guru di rumah tidak bisa dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap peserta didik.
"Jangan sampai mengabaikan truma dan psikis dari anak-anak hanya demi melihat guru ini sudah sekian lama mengajar. Kami ini menyelamatkan anak bangsa, kalau sampai anak trauma dan takut, lain lagi ceritanya," tegasnya.
TRC PPA Kaltim juga mendorong UPT Dinas Pendidikan untuk mempercepat proses mutasi oknum guru tersebut tanpa mengabaikan hak-haknya sebagai tenaga pendidik, mengingat masa tugasnya yang tinggal menyisakan sekitar dua tahun menjelang pensiun. "Guru ini sudah di skorsing dari kemarin, dia tidak boleh mengajar selama Desember 2026 mendatang," ungkapnya.
Rina meminta pihak sekolah memperketat pengawasan internal agar masalah pribadi guru tidak terbawa ke lingkungan belajar mengajar. Hasil mediasi tersebut melahirkan kesepakatan oknum guru yang bersangkutan resmi dinonaktifkan dari aktivitas mengajar di dalam kelas hingga bulan Desember 2026, sembari menunggu rampungnya proses administrasi mutasi.
Demi menjaga kondusivitas serta mencegah penolakan atau kekhawatiran dari wali murid di sekolah tujuan yang baru, identitas guru dan lokasi penempatan mutasi disepakati untuk dirahasiakan dan menjadi ranah internal Dinas Pendidikan. Dalam pertemuan itu, kepala sekolah mewakili oknum guru tersebut telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada pihak keluarga korban dan mengakui perbuatan yang terjadi.
Sementara itu, korban yang sebelumnya sempat enggan masuk sekolah karena takut, kini telah kembali beraktivitas dan mengikuti pelajaran seperti biasa setelah mendapatkan pendampingan dari TRC PPA Kaltim.
Editor: Aspian Nur
Pertemuan ini diinisiasi setelah Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim) Rina Zainun yang menjelaskan, usai menerima aduan dari orangtua korban pihaknya langsung berkoordinasi dengan Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal. Pihak DPRD Kukar Merespons cepat laporan kejadian dan telah berkoordinasi dengan kelurahan dan instansi pendidikan setempat untuk menggelar mediasi.
Dalam mediasi tersebut, terungkap tindakan kekerasan yang dilakukan oknum guru tersebut bukanlah kejadian pertama, tetapi sudah berulang kali. "Fakta ini diperkuat dengan bukti-bukti tangkapan layar percakapan chat yang diserahkan oleh pihak orang tua korban. Atas dasar itu, mereka para orang tua mendesak supaya oknum guru yang bersangkutan segera dimutasi dari sekolah itu," kata Rina kepada Korankaltim.com Rabu (18/11/2026).
Dalam kejadian ini pihak menegaskan akan mengutamakan pemulihan trauma dan kondisi psikis anak-anak tersebut. Lamanya masa pengabdian maupun alasan kondisi kesehatan dan masalah pribadi sang guru di rumah tidak bisa dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap peserta didik.
"Jangan sampai mengabaikan truma dan psikis dari anak-anak hanya demi melihat guru ini sudah sekian lama mengajar. Kami ini menyelamatkan anak bangsa, kalau sampai anak trauma dan takut, lain lagi ceritanya," tegasnya.
TRC PPA Kaltim juga mendorong UPT Dinas Pendidikan untuk mempercepat proses mutasi oknum guru tersebut tanpa mengabaikan hak-haknya sebagai tenaga pendidik, mengingat masa tugasnya yang tinggal menyisakan sekitar dua tahun menjelang pensiun. "Guru ini sudah di skorsing dari kemarin, dia tidak boleh mengajar selama Desember 2026 mendatang," ungkapnya.
Rina meminta pihak sekolah memperketat pengawasan internal agar masalah pribadi guru tidak terbawa ke lingkungan belajar mengajar. Hasil mediasi tersebut melahirkan kesepakatan oknum guru yang bersangkutan resmi dinonaktifkan dari aktivitas mengajar di dalam kelas hingga bulan Desember 2026, sembari menunggu rampungnya proses administrasi mutasi.
Demi menjaga kondusivitas serta mencegah penolakan atau kekhawatiran dari wali murid di sekolah tujuan yang baru, identitas guru dan lokasi penempatan mutasi disepakati untuk dirahasiakan dan menjadi ranah internal Dinas Pendidikan. Dalam pertemuan itu, kepala sekolah mewakili oknum guru tersebut telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada pihak keluarga korban dan mengakui perbuatan yang terjadi.
Sementara itu, korban yang sebelumnya sempat enggan masuk sekolah karena takut, kini telah kembali beraktivitas dan mengikuti pelajaran seperti biasa setelah mendapatkan pendampingan dari TRC PPA Kaltim.
Editor: Aspian Nur