Empat mantan pejabat Dinas ESDM Kukar, yakni Heri Maryadi, Hasan Basri, Assobirin, dan Adinnur, masing-masing dituntut pidana penjara selama lima tahun. Mereka dinilai turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Selain pidana penjara, keempatnya juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta. Apabila tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.
Sementara itu, tuntutan lebih berat diberikan kepada jajaran direksi PT JMB. Budiono Tambun dituntut pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Ia juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan Budiono terbukti sebagaimana dakwaan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor. Selain itu, terdapat kewajiban uang pengganti sebesar Rp696 miliar yang disebut berasal dari penyetoran kerugian negara.
Adapun Danny Aswin dituntut pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Sedangkan Ginarsa Tandinegara menjadi terdakwa dengan tuntutan tertinggi, yakni 13 tahun penjara, dikurangi masa tahanan, serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Ginarsa Tandinegara, Sabri Noor Herman menyebut, pihaknya akan menyampaikan perlawanan melalui nota pembelaan atau pledoi. Ia menilai tuntutan 13 tahun penjara terhadap kliennya terlalu berat jika dibandingkan dengan fakta yang terungkap selama persidangan.
“Menurut kami, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tuntutan ini sangat berlebihan. Persoalan ini merupakan persoalan perseroan yang memiliki izin sah dari negara, diawasi negara, serta membayar royalti dan pajak-pajak lainnya,” ujarnya saat diwawancarai seusai persidangan.
Sabri juga mempersoalkan dasar penghitungan kerugian negara yang menurutnya menggunakan keterangan sejumlah pihak yang dinilai tidak memiliki kapasitas sebagai ahli. Ia turut menyinggung adanya dugaan kriminalisasi terhadap para terdakwa.
“Perkara ini sangat kental dengan kriminalisasi dan menurut kami melanggar hak asasi manusia. Hal-hal tersebut nantinya akan kami uraikan dalam pledoi,” tegasnya.
Agenda pembacaan pledoi dijadwalkan pada 19 November untuk Budiono dan Ginarsa, sedangkan terdakwa lainnya pada 23 November 2026.
Editor: Erwin
Empat mantan pejabat Dinas ESDM Kukar, yakni Heri Maryadi, Hasan Basri, Assobirin, dan Adinnur, masing-masing dituntut pidana penjara selama lima tahun. Mereka dinilai turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Selain pidana penjara, keempatnya juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta. Apabila tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.
Sementara itu, tuntutan lebih berat diberikan kepada jajaran direksi PT JMB. Budiono Tambun dituntut pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Ia juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan Budiono terbukti sebagaimana dakwaan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor. Selain itu, terdapat kewajiban uang pengganti sebesar Rp696 miliar yang disebut berasal dari penyetoran kerugian negara.
Adapun Danny Aswin dituntut pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Sedangkan Ginarsa Tandinegara menjadi terdakwa dengan tuntutan tertinggi, yakni 13 tahun penjara, dikurangi masa tahanan, serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Ginarsa Tandinegara, Sabri Noor Herman menyebut, pihaknya akan menyampaikan perlawanan melalui nota pembelaan atau pledoi. Ia menilai tuntutan 13 tahun penjara terhadap kliennya terlalu berat jika dibandingkan dengan fakta yang terungkap selama persidangan.
“Menurut kami, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tuntutan ini sangat berlebihan. Persoalan ini merupakan persoalan perseroan yang memiliki izin sah dari negara, diawasi negara, serta membayar royalti dan pajak-pajak lainnya,” ujarnya saat diwawancarai seusai persidangan.
Sabri juga mempersoalkan dasar penghitungan kerugian negara yang menurutnya menggunakan keterangan sejumlah pihak yang dinilai tidak memiliki kapasitas sebagai ahli. Ia turut menyinggung adanya dugaan kriminalisasi terhadap para terdakwa.
“Perkara ini sangat kental dengan kriminalisasi dan menurut kami melanggar hak asasi manusia. Hal-hal tersebut nantinya akan kami uraikan dalam pledoi,” tegasnya.
Agenda pembacaan pledoi dijadwalkan pada 19 November untuk Budiono dan Ginarsa, sedangkan terdakwa lainnya pada 23 November 2026.
Editor: Erwin